KPK Usut Pemanfaatan Bantuan Asing
Utang LN Tidak Terserap, Dana Pendamping Ludes
Senin, 15 Desember 2008 – 08:39 WIB
Padahal, setiap tahun, ungkap Haryono, pemerintah harus menganggarkan pembayaran angsuran melalui APBN. Ini mengakibatkan beban negara makin berat. Alasannya, pemerintah harus membayar beban bunga dan biaya komitmen kepada negara pendonor tersebut.
Baca Juga:
KPK menuntut departemen yang tidak mampu menghabiskan dana agar mengembalikan pinjaman tersebut kepada negara pendonor. ”Sekarang untuk apa ada pinjaman kalau ternyata tidak terprogram?” ujarnya.
Setiap tahun, dalam penyusunan APBN, selalu ada defisit. RAPBN 2009 sebesar Rp 1.100 triliun, misalnya, hanya Rp 950 triliun dana yang bersumber dari pajak maupun penghasilan lain yang masuk ke negara. Dengan fakta itu, tentu pemerintah mengalami kekurangan sekitar Rp 150 triliun. Nah, untuk menutup APBN, pemerintah berusaha mencarikan dana pinjaman dari luar negeri atau lembaga keuangan internasional.
Sebelumnya, akhir November lalu, Ketua KPK Antasari Azhar menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya bakal memelototi penggunaan bantuan luar negeri tersebut. Pengawasan bantuan luar negeri itu merupakan salah satu prioritas kerja KPK tahun depan.
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak sejumlah departemen memaksimalkan pemanfaatan utang luar negeri (LN). Yang terjadi selama
BERITA TERKAIT
- Cegah Korsleting, PLN Ingatkan Pentingnya Standarisasi Perangkat Listrik
- Pelapor Kasus Dugaan Korupsi Tender Geomembrane Rp209 Miliar Diperiksa KPK
- Kisruh KADIN Dianggap Hanya Berdampak Buruk terhadap Iklim Dunia Usaha
- MAKI: Bos Mineral Trobos Bisa Dijerat Perintangan Penyidikan TPPU Eks Gubernur Malut
- Ada Sosok Perempuan Mualaf di Balik Penutupan MTQN ke-30 yang Sukses Pecahkan Rekor MURI
- BPBD Jateng Ungkap Penyebab Gunung Telomoyo Terbakar, Ternyata