KPK vs Polri, Omongan Jokowi tak Mencerminkan Kepala Negara

jpnn.com - JAKARTA - Ketegasan presiden merupakan kunci dalam menengahi konflik Polri dan KPK. Namun sayang, Presiden Jokowi hanya mengeluarkan pernyataan yang menyarankan kedua institusi penegak hukum tersebut untuk bersinergi.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) Beni Pramula menilai pernyataan Jokowi itu tidak mencerminkan sikap seorang kepala negara. Pasalnya, tidak ada solusi konkret yang tawarkan dalam statemen mantan gubernur DKI Jakarta itu.

"Tidak ada solusi konkret dan penjelasan eksplisit yang ditawarkan dari pernyataan Presiden Jokowi. Ini jelas tidak mencerminkan pernyataan seorang kepala negara,” ujar Beni kepada RM Online, Sabtu (24/1).

Beni menilai penetapan tersangka dan penangkapan yang dilakukan oleh Kabareskrim terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto merupakan bentuk upaya pelemahan dan balas dendam Kepolisian terhadap KPK. Ini mengingat KPK sebelumnya menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi, tepat sehari sebelum menjalani uji kelayakan calon Kapolri di Komisi III DPR RI.

"Kedua lembaga negara tersebut memang memiliki kewenangan penegakan hukum di ranahnya masing-masing, tapi sulit kalau untuk dikatakan tidak ada motif politik di dalamnya. Saya masih berpendapat ini bagian dari pelemahan KPK. Tepatnya mengkriminalisasi KPK,"sambungnya.

Lebih lanjut, Beni meminta Presiden Jokowi untuk mundur. Kata dia, pemerintahan Jokowi penuh dengan tipu-tipu dan intrik politik yang tidak sehat. Mantan walikota Solo itu, sambung Beni, selama ini hanya sekadar pencitraan tanpa menyentuh substansi penyelesaian masalah negeri.

"Jokowi mundur saja, tidak kompeten dalam urus negara. Rezim ini harus segera diakhiri," tandasnya dengan nada tinggi. (ian/rmo/jpnn)