KPK Wanti - wanti untuk Calon Anggota DPRD, Ingat Baik - Baik !

jpnn.com, SURABAYA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mewanti-wanti anggota DPRD Surabaya periode 2019-2024 agar tak terjerumus dalam kasus korupsi.
Apalagi, selama ini banyak anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi.
"Sudah punya LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara) kan? Kalau belum ya jangan dilantik," kata Saut kepada Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi. Keduanya hadir sebagai pembicara pada acara sosialisasi antikorupsi di DPRD Surabaya.
BACA JUGA : Bawaslu DKI Usut Dugaan Politik Uang Caleg Gerindra
Saut melanjutkan bahwa KPU tidak boleh melantik anggota dewan jika mereka belum menyampaikan LHKPN ke KPK.
LHKPN dianggap sebagai salah satu hal penting dalam upaya pencegahan korupsi. Meski mereka belum ditetapkan sebagai anggota legislatif, Saut menganggap pembuatan LHKPN tersebut sangat penting sebagai langkah preventif. Dia mengatakan bahwa tugas KPK tidak hanya operasi tangkap tangan (OTT).
BACA JUGA : Chelsea Islan Makin Lengket dengan Caleg Golkar, Ini Buktinya...
Berdasar data penindakan KPK, ada 255 anggota DPR dan DPRD yang menjadi tersangka korupsi. Posisi kedua diduduki para pejabat lintas instansi dengan total 203 orang.
KPU juga tidak boleh melantik anggota DPRD jika mereka belum menyampaikan LHKPN ke KPK.
- Perkuat Transparansi, Indonesia Re dan KPK Gelar Sharing Session LHKPN
- Anggota DPRD Batanghari Inisial I Terlibat Penipuan, Waduh
- Diduga Selingkuh dengan Anggota DPRD Malut, Wakapolres Kompol S Dicopot
- Heboh Oknum Anggota DPRD Malut Diduga Selingkuh dengan Wakapolres, Alamak
- Rosan Roeslani Ditunjuk Jadi Kepala Danantara, Sebegini Harta Kekayaannya
- 3 Warga Perusak Fasilitas di CGC Palembang Dilaporkan ke Polda Sumsel, Satunya Anggota DPRD