JPNN.com 
KPK Wanti - wanti untuk Calon Anggota DPRD, Ingat Baik - Baik !
Sabtu, 13 Juli 2019 – 23:04 WIB
Ilustrasi ruang DPRD. Foto: JPG
"Ada kalangan masyarakat yang hadir itu karena mereka mendapat uang. Dan sistem pemilu yang seperti ini menurut saya kok tidak baik ya kalau diterus-teruskan," kata Herlina.
Di Australia, negara mewajibkan warganya untuk datang saat pemilu. Ada sanksi bagi yang melanggar. Herlina berharap KPK turut mengusulkan perubahan regulasi supaya pencegahan korupsi bisa dirasakan seluruh warga.
Saut mengangguk-angguk. Dia sepakat dengan pernyataan tersebut dan meminta stafnya untuk mencatat masukan dari anggota dewan. (sal/c7/git/jpnn)
KPU juga tidak boleh melantik anggota DPRD jika mereka belum menyampaikan LHKPN ke KPK.
Redaktur & Reporter : Natalia
BERITA TERKAIT
- KPK Pastikan Dedy Mandarsyah Masuk dalam Radar Pencegahan Korupsi
- KPK Mulai Dalami LHKPN Dedy Mandarsyah 2 Pekan Lagi
- Kubu Paslon Harun-Ichwan Serahkan Puluhan Alat Bukti Dugaan Pelanggaran ke MK
- KPK Sebut Mayoritas Menteri, Wamen, dan Kepala Lembaga Belum Lapor LHKPN
- Walk Out
- Dikabarkan Belum Lapor LHKPN, Raffi Ahmad: Lagi Proses
