KPK Yakin Hadi Tak Sendiri
Tiga Anggota DPR, Dipanggil Kasus Lain
Kamis, 05 Maret 2009 – 06:12 WIB
''Warga juga minta pembangunan dihentikan karena ganti rugi tidak juga diberikan,'' kata Ketua RT 01/04 Kelurahan Rungkut Biantoro. Menurut dia, permintaan itu sudah ditindaklanjuti melalui banyak pertemuan. Dia sering mengundang Hontjo untuk meredam gejolak warga yang terus menuntut ganti rugi.
Namun, Hontjo tidak pernah hadir saat diundang. Dia hanya mengutus anaknya yang bernama Hadi untuk bertemu warga, lurah, camat, dan hearing dengan anggota dewan. Meski banyak cara telah dilakukan, warga yang rumahnya rusak tidak kunjung diberi ganti rugi. ''Hanya satu rumah yang diberi ganti rugi. Itu pun tidak sepenuhnya. Sisanya tidak,'' tegas Biantoro.
Parahnya, pada 2008, rumah tersebut malah direnovasi dari dua lantai menjadi lima lantai. Saat itulah kerusakan rumah warga semakin parah. Warga pun semakin memprotes dan meminta dihentikan. Padahal, saat itu IMB juga belum diurus.
''Saya tidak tahu mengapa Satpol PP tidak membongkarnya. Padahal, dulu waktu hearing sudah ada perintah bongkar,'' ujarnya.
JAKARTA - Dugaan suap Rp 1 miliar proyek Departemen Perhubungan (Dephub), tampaknya, tidak akan berhenti pada anggota DPR Abdul Hadi Djamal saja.
BERITA TERKAIT
- 410 Personel Brimob Terima Satya Lencana Dharma Nugraha, Penghargaan Apakah Itu?
- Ada Kontroversi di Kasus Polisi Tembak Siswa SMK, Komnas HAM Angkat Bicara
- IMDE Gelar Kuliah Umum Bertema Tips dan Trik Wawancara Tokoh
- KPK Lanjutkan Penyidikan Kepada Karna Suswandi
- Kementerian LH Tutup Pembuangan Sampah Ilegal di Bekasi
- LBH Semarang Sebut Penembakan Sewenang-wenang oleh Polisi Tidak Bisa Dibenarkan apa pun Alasannya