KPK Yakin Menang Melawan Nur Alam di Praperadilan

jpnn.com - JAKARTA - Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam yang menyandang status tersangka dugaan suap pemberian izin pertambangan berupaya melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengajukan gugatan praperadilan untuk membatalkan surat perintah penyidikan (sprindik) KPK yang menjeratnya sebagai tersangka.
Namun, KPK tidak gentar dan yakin menang melawan Nur Alam. "Oh kami harus selalu yakin menang," tegas Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di kantor KPK, Senin (3/10).
Mantan hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta ini mengatakan, KPK sudah menyiapkan semua bukti untuk menangkis gugatan Nur Alam. Termasuk soal dasar penetapan tersangka dan masalah tidak ada perhitungan kerugian negara yang dipersoalkan.
Alexander menjelaskan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah menghitung kerugian negara ketika kasus naik ke penyidikan. "Secara simultan nanti kami juga sudah minta BPKP untuk melakukan audit kerugian negara," jelas dia.
Menurut dia, belum adanya perhitungan kerugian negara oleh BPKP tidak akan memengaruhi praperadilan. Alex menjelaskan, praperadilan itu sebenarnya belum menyangkut materi. "Baru sebatas prosedural kan?" katanya.
Namun, ia mengakui, kadang ditanyakan soal perhitungan kerugian negara. Karenanya KPK siap memberikan penjelasan di persidangan. "Ya sudah nanti kita lihat saja di persidangan," tegasnya.(boy/jpnn)
JAKARTA - Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam yang menyandang status tersangka dugaan suap pemberian izin pertambangan berupaya melawan Komisi Pemberantasan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Ema Sumarna Dipindahkan ke Rutan Kebonwaru Selama Jalani Proses Sidang
- Ditunjuk Sebagai Kepala Danantara, Sebegini Harta Kekayaan Rosan Roeslani
- Peradi: Advokat Harus Diawasi Ketat Untuk Hindari Aksi Naik Meja di Persidangan
- Pemkot Tangerang Ajak Para WP Manfaatkan Pekan Panutan Pajak 2025, Ada Diskon 25 Persen
- Kejaksaan Dianggap Tak Serius Tangani Kasus Pemalsuan Dokumen RUPSLB BSB
- Asido Ungkap Peran Advokat dalam Bidang Kepailitan dan PKPU