KPPU Butuh UU yang Atur Sanksi Tegas

“Diharapkan UU yang akan diberlakukan nanti mengakomodasi beberapa holding/prinsip yang diataranya tercantum dalam putusan Carrefour No. 09/KPPU-L/2009 yaitu tidak efektifnya Peraturan Presiden No.112 Tahun 2007 (Perpres) dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 53 Tahun 2008 (Permendag) yang menjadi celah tetap terjadinya penerapan trading terms dari pemegang posisi dominan yang bersifat eksploitatif dan sangat membebani pemasok,” beber Junaidi.

Dari analisis KPPU, lanjutnya, aturan yang ada tidak memiliki sanksi yang keras dan tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar peraturan, tidak merumuskan siapa penegak hukum bagi pelanggar dua peraturan itu, serta memberi ruang penetapan jenis dan besaran trading terms yang bersifat sepihak pada retail modern. (gus/jpnn)