KPPU Endus Cukong Pengendali Harga Beras

Munrokhim melihat belum adanya kontrol yang detail dari pemerintah terkait distribusi beras di pasar induk. Hal itu yang mengakibatkan beras operasi pasar (OP) dari Bulog banyak diselewengkan pedagang dengan cara ditimbun atau dioplos. ”(Beras) di pasar induk pun sebenarnya rentan dimanfaatkan pedagang besar. Jadi, harus benar-benar diawasi,” tandasnya.

Pengamat ekonomi bisnis Jimmy M. Rifai Gani mengamini informasi dari KPPU itu. Mantan direktur utama PT Sarinah yang pernah menjadi importer beras itu mengakui bahwa pasar komoditas beras sudah lama cenderung oligopolistik alias dikuasai beberapa penjual saja.

”Sehingga rawan terjadi penimbunan yang mengakibatkan harga beras melambung tinggi,” katanya.

Jimmy menayebutkan, setidaknya ada lima hingga delapan pedagang beras berskala besar yang relatif mampu memengaruhi harga beras nasional. Kondisi itu bisa dikategorikan kartel jika mereka membuat kesepakatan harga tanpa sepengetahuan pemerintah.

”Jika pemain beras berskala besar ini berkolusi dan menahan distribusi beras ke masyarakat, otomatis pasar akan terpengaruh. Harganya bisa naik signifikan,” katanya.

Menurut Jimmy, pemerintah belum perlu melakukan impor beras karena stok beras di Bulog cukup untuk menstabilkan harga di pasar. Apalagi, impor juga akan merugikan harga di tingkat petani yang sebentar lagi memasuki panen raya.

”Sarinah juga importer beras. Tapi, beras yang diimpor jenisnya khusus, seperti Japonica Rice asal Jepang, untuk pasar terbatas,” ungkap lulusan John F. Kennedy School of Government Harvard University tersebut.(wir/owi/hib/jpnn/c9/kim)