KPPU minta Polisi Usut Damkar Balikpapan

Sedangkan   panitia tender, terbukti sengaja memenangkan CV WK sebagai pemenang tender. Caranya dengan sengaja menetapkan harga penawaran sementara (HPS) jauh dari harga pasar sebenarnya sehingga merugikan negara. Untuk itu, majelis komisi meminta Pemkot Balikpapan agar melarang CV WK dan CV TPP mengikut tender di Balikpapan selama setahun. Sedangkan untuk menguatkan dugaan adanya kerugian negara, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  disarankan agar melakukan audit terhadap proses tender. Walikota Balikpapan juga diminta memberikan sanksi administrasi kepada panitia tender.

Walikota Balikpapan Imdaad Hamid yang dihubungi lewat telepon dari Jakarta, tadi malam, mengaku belum mendapat laporan rinci soal putusan ini. Namun jika benar begitu, dia akan meminta Badan Pengawas Kota (Bawaskot) dan BPK untuk memeriksanya. Imdaad mengaku belum tahu siapa bawahannya yang kala itu ditunjuk sebagai panitia tender. “Kalau soal jatuhkan sanksi administrasi sih itu gampang. Tapi  kan ada tahapannya dia itu salah atau tidak,” sebut Imdaad (pra)