KPU Audit Dana Kampanye 2 Paslon Kada Pilgub Kepulauan Riau

jpnn.com - TANJUNGPINANG - Hasil audit laporan dana kampanye dua pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur Kepulauan Riau yang bertarung pada Pilkada 2024 dinyatakan patuh dan sesuai regulasi.
Hasil audit dikemukakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) setelah dilakukan audit terhadap dana kampanye pasangan Ansar Ahmad-Nyanyan Haris Pratamura (paslon 01) dan Muhammad Rudi-Aunur Rafiq (paslon 02).
Menurut Ketua KPU Kepri Indrawan Susilo Prabowoadi pihaknya menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Sukardi Hasan dan Rekan serta Weddy Andriyanto dan Muhaemin (Cabang) untuk mengaudit laporan dana kampanye masing-masing paslon Pilgub Kepri.
"Berdasarkan hasil audit itu, laporan dana kampanye kedua paslon Pilgub Kepri dinyatakan patuh dan sesuai regulasi," ujar Ketua KPU Kepri Indrawan Susilo Prabowoadi di Tanjungpinang, Jumat (13/12).
Masing-masing paslon sudah membuat perincian terkait nominal penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pilkada 2024.
Untuk paslon 01 Ansar-Nyanyang tercatat penerimaan dana kampanye sebesar Rp 1.790.435.005.
Sedangkan pengeluaran dana kampanye sebesar Rp 1.790.107.012, sehingga sisa saldo sebesar Rp 328.043.00.
Paslon 02 Rudi-Rafiq tercatat menerima dana kampanye sebesar Rp 5.550.000.000. Pengeluaran juga sebesar Rp 5.550.000.000, sehingga sisa saldo Rp 0.00.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaudit dana kampanye dua pasangan calon kepala daerah pada Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau, berikut hasilnya.
- KPU Banten Akan Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2024 Sebesar Rp 130 Miliar
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Ketua KPU Barito Utara Sebut Sudah Jalankan Seluruh Aturan Pilkada
- Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU
- Agustina-Iswar Ditetapkan Sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Semarang, Langsung Tancap Gas
- KPU Dapat Sanksi Peringatan Keras, MK Diminta Pertimbangkan Putusan DKPP Pilkada Madina