KPU Bantah Gunakan Kardus, tapi Pakai Karton, Ini lo Bedanya

jpnn.com, JAKARTA - Ketua KPU Arief Budiman mengatakan kotak suara yang digunakan di Pemilu 2019 mendatang berbahan karton kedap air, bukan kardus seperti yang saat ini ramai jadi omongan di media sosial.
"KPU sudah pakai kotak pakai karton kedap air sejak lima tahun lalu," ujar Arief di Gedung KPU, Jalan Diponegoro, Jakarta, Jumat (14/12) lalu.
Mengenai keputusan KPU untuk tidak menggunakan aluminium, Arief kembali menegaskan, penggunaan karton sudah sejak lima tahun silam. Sehingga, mestinya pertanyaan tidak menggunakan aluminium itu ditanyakan sejak dulu.
"Pertanyaan itu harusnya diajukan ke lima tahun lalu, bukan sekarang karena sudah pakai (karton) itu," katanya.
Arief menegaskan, karton yang digunakan untuk kotak suara tidak mudah rusak. Sebab, kualitas kartonnya sangat baik, ditambah antiair. Malah, katanya, penggunaan karton ini lebih irit biaya ketimbang aluminium.
"Jadi, menghemat biaya penyimpanan, menghemat biaya produksi, distribusi, ya banyak penghematannya," ungkapnya.
KPU juga sudah melakukan banyak kajian hingga akhirnya kotak suara berbahan karton tersebut dipilih. Sehingga tidak ada perbedatan lagi. "Jadi, (bisa) untuk digunakan dan sudah memenuhi syarat," pungkasnya. (gwn/jpc)
KPU mengklaim penggunaan karton menghemat biaya penyimpanan, menghemat biaya produksi dan distribusi.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- KPU Banten Akan Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2024 Sebesar Rp 130 Miliar
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Ketua KPU Barito Utara Sebut Sudah Jalankan Seluruh Aturan Pilkada
- Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU
- Agustina-Iswar Ditetapkan Sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Semarang, Langsung Tancap Gas
- KPU Dapat Sanksi Peringatan Keras, MK Diminta Pertimbangkan Putusan DKPP Pilkada Madina