KPU Bengkalis Minta MK Tolak Gugatan 'Suara'
Senin, 05 Juli 2010 – 19:24 WIB

KPU Bengkalis Minta MK Tolak Gugatan 'Suara'
JAKARTA- KPUD Bengkalis meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak gugatan yang dilayangkan pasangan Sulaiman Zakaria-Arwan Mahidin (Suara). Alasannya, gugatan pasangan calon yang diusung Partai Golkar itu hanya mengada-ada dan tidak berdasarkan pada data dan bukti yang kuat. Hal itu disampaikan Ketua KPUD Bengkalis, Iskandar SH pada saat membacakan eksepsi dalam sidang lanjutan sengketa Pemilu Kada Bengkalis dengan agenda tanggapan dari pihak termohon, pihak terkait serta keterangan saksi di Gedung MK, Senin (5/7). "Jadi kami berharap MK menolak seluruh permohonan yang diajukan pemohon lantaran tidak bisa membuktikan. Kami juga berharap pemohon menerima keputusan termohon baik tentang rekapitulasi suara, maupun penetapan pasangan Herlian Saleh-Suayatno sebagai pemenang Pemilukada Bengkalis," ucapnya.
Iskandar membantah semua permohonan yang disampaikan pemohon dalam sidang sebelumnya terkait dengan adanya temuan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada Bengkalis. "Pernyataan dari pemohon mengenai kesalahan desain surat suara yang menyebabkan tingginya surat suara yang tidak sah tidaklah benar, karena desain surat suara yang di keluarkan KPUD telah sesuai dengan aturan dan standardisasi yang ada," tegas Iskandar.
Baca Juga:
Iskandar juga menyebutkan DPT dibuat ditetapkan melalui rapat Pleno. Sehingga tidak benar jika disebut penetapan tersebut tanpa mengundang semua calon. Mengenai banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan dari KPU, rekomendasi dari Panwaslu yang tidak ditindaklanjuti KPU, adanya pemilihan ganda serta adanya pemilih yang tidak mempunyai nomor NIK, begitu juga kurangnya sosilisasi KPU tentang coblos tembus, Iskandar juga menegaskan semuanya itu tidak benar.
Baca Juga:
JAKARTA- KPUD Bengkalis meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak gugatan yang dilayangkan pasangan Sulaiman Zakaria-Arwan Mahidin (Suara).
BERITA TERKAIT
- Syahrial Nasution, Alumni Unpar yang Dipercaya AHY Jadi Wakil Sekjen Partai Demokrat
- Sahroni Usul KPK Buat Aturan Penahanan Gaji-Promosi Jabatan Bagi Pejabat Tak Lapor LHKPN
- Gubernur Herman Deru Instruksikan Bawaslu Sumsel Awasi Ketat PSU Pilkada Empat Lawang
- Mudik Gratis, PSI Berangkatkan Ratusan Pemudik Naik Bus dan Kereta
- Soal Restu PDIP untuk Junimart Jadi Dubes RI, Deddy: Silakan Tanya ke Mbak Puan
- Kepala Daerah Tak Dilantik Bersamaan, Revisi UU Pemda & Pilkada Dimungkinkan