KPU Berharap Pilkada Dairi Tidak Ditunda

jpnn.com - JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat menegaskan tanggung jawab pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, ada di tangan Komisioner KPUD setempat.

Dan apabila KPUD Dairi tidak mampu mengatasi kondisi yang ada, maka dapat  melaporkannya ke KPU Provinsi Sumut, untuk diambil langkah-langkah guna menyelesaikan permasalahan yang ada.

Karena itu mengingat garis hirarki yang ada, Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, belum dapat memberi tanggapan lebih jauh terkait dapat tidaknya  pelaksanaan Pilkada di Dairi ditunda, akibat kerusuhan massa pendukung empat pasangan calon bupati beberapa hari lalu.

“Secara hirarki kalau tidak mampu diselesaikan oleh KPU Kabupaten/kota, maka akan ditangani KPU Provinsi terlebih dahulu. Jadi terlalu jauh kalau langsung dari pusat. Perlu ditangani oleh KPU provinsi terlebih dahulu,” ujarnya di Jakarta, Senin (7/10).

Jenjang hirarki tugas dan tanggung jawab ini kata Ferry, diatur sedemikian rupa semata-mata guna memudahkan proses kerja penyelenggara, sehingga tidak ada kesan intervensi dari pusat ke daerah.

"Kecuali ada informasi dari KPU Provinsi ke KPU Pusat, maka kita baru turun. Nah tentunya atas keadaan yang ada, kita dari KPU pusat juga terlebih dahulu mengkajinya secara mendalam, langkah apa kira-kira paling tepat untuk diambil,” katanya.

Meski begitu, secara umum menurut Ferry, Pilkada di Dairi dapat saja ditunda pelaksaannya, apabila kondisinya benar-benar sudah tidak dapat dikendalikan. Terutama terkait kondisi keamanan. Hanya saja guna memutuskan hal tersebut, KPUD membutuhkan masukan dari aparat keamanan yang ada terlebih dahulu.

“Tapi kalau nggak ada situasi yang demikian, saya kira tidak perlu dilakukan penundaan. Karena sangat penting pelaksanaan Pilkada dilangsungkan sesuai jadwal tahapan,” katanya.