KPU Bisa Dituding Lenyapkan Suara Rakyat
Jumat, 22 Mei 2009 – 18:38 WIB

KPU Bisa Dituding Lenyapkan Suara Rakyat
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta tidak menyepelekan gugatan para peserta pemilu legislatif April 2009 yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga pimpinan Abdul Hafiz Anshary itu diminta menyiapkan data-data yang akurat dalam menghadapi proses persidangan di MK. Lebih jauh Hidayat mengatakan, bahwa kalau KPU tidak serius dalam menyiapkan data-data, maka MK bisa salah dalam mengeluarkan putusan. Dalam kasus gugatan perkara pemilu tahun 2004, lanjut mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, putusan MK ada yang berbeda dengan putusan di tingkat pengadilan umum.
Hal itu disampaikan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, yang mengingatkan KPU mengenai esensi gugatan perkara pemilu. KPU menurutnya, harus paham bahwa dimenangkan atau tidaknya gugatan pemohon, sangat terkait dengan suara rakyat yang diberikan saat pemilu. Kalau KPU tak serius menghadapi gugatan, maka sama halnya KPU tidak menghargai suara rakyat.
Baca Juga:
"Suara rakyat bisa hilang begitu saja, hanya karena KPU tidak siap menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK)," ujar Hidayat Nur Wahid di gedung DPR, Senayan, Jumat (22/5).
Baca Juga:
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta tidak menyepelekan gugatan para peserta pemilu legislatif April 2009 yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi
BERITA TERKAIT
- Setelah Pelantikan Kepala Daerah, Sultan Wacanakan Gubernur Dipilih Secara Tidak Langsung, Simak Penjelasannya
- Hasto Ditahan KPK, Said Tegaskan tidak Ada Pergantian Sekjen PDIP
- Begini Kalimat Masinton Tanggapi Instruksi Megawati soal Retret, Mantap!
- IPW Menilai Lirik Lagu Band Sukatani Bikin Panas Telinga Polisi
- Kedepan, Instruksi Megawati Bisa Diarahkan ke Kader PDIP di Legislatif
- Program Remaja Bernegara Bentuk Tanggung Jawab Parpol untuk Regenerasi Dunia Politik