KPU Coret PKPI Gara-gara Ini
Pada pasal 334 ayat (2) ditegaskan, setiap parpol peserta pemilu, baik tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, wajib menyerahkan LADK ke KPU sesuai tingkatannya.
Artinya, LADK harus diserahkan ke KPU pusat, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sebelum masa kampanye terbuka atau rapat umum.
''Sesuai UU Pemilu, parpol yang tidak serahkan LADK dikenai sanksi," paparnya.
BACA JUGA : KPU Bantah Hubungan Dengan PKPI Memanas
Sanksinya terbilang fatal. Yaitu, pembatalan sebagai peserta pemilu di wilayah Gresik.
PKPI tidak dianggap memiliki suara. Secara otomatis tidak diikutkan pada proses penghitungan pembagian kursi DPRD Gresik.
KPU sebetulnya sudah menanyakan proses itu ke PKPI. Sudah diklarifikasi dan dibuatkan berita acara.
Jawabannya, PKPI tidak memiliki satu pun caleg di DPRD Gresik. ''Jadi, kebetulan memang PKPI tidak mendaftarkan caleg di DPRD Gresik," tegas Makmun. (mar/c6/dio/jpnn)
PKPI tidak dianggap memiliki suara dan ecara otomatis tidak diikutkan pada proses penghitungan pembagian kursi.
Redaktur & Reporter : Natalia
- Hadiri Simulasi KPU yang Ketiga di Tangsel, Ketua Bawaslu Berikan Sejumlah Catatan
- KPU Sulut Matangkan Persiapan Pilkada 2024
- Deklarasi Pilkada Damai, Bawaslu-Kementerian PPPA-KPU Jamin Ruang Aman bagi Perempuan
- Debat Ketiga Pilgub Jatim Bertema Pembangunan Infrastruktur
- Gandeng Klub Sepak Bola Jurnalis, KPU DKI Ajak Masyarakat Berkontribusi di Pilkada
- KPU Libatkan Warga Disabilitas Jadi KPPS Pilkada 2024