KPU dan Bawaslu Dilarang Gunakan Dana Asing

Jimly membenarkan dari pembahasan bersama KPK disepakati bahwa kedua pihak akan melakukan pengawasan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan pemilu. Ia menjelaskan, KPU dan Bawaslu tak boleh menjalankan kerja dengan menggunanakan anggaran di luar APBN dan APBD.

Dijelaskan Jimly, aturan penggunaan anggaran saat ini sudah masuk dalam kode etik penyelenggara Pemilu.

Karenanya, Jimly berharap bentuk pengawasan itu masuk ke dalam sistem integritas nasional yang sedang dikembangkan KPK.

"Maka kami diskusikan bagaimana KPK membuat SIN memperhitungkan intergritas pemilu dan penyelenggaranya," kata bekas Ketua Mahkamah Konstitusi itu. (boy/jpnn)