KPU dan Sekretariat Jalan Sendiri-sendiri

Namun Suharno membantah jika kekurangharmonisan antara sekretariat dengan anggota KPU berimbas pada kinerja menghadapi Pilkada. Misalnya sampai terganggu sangat signifikan dan mengancam kinerja KPU. Diakui, perbedaan cara pandang antara pimpinan KPUD dan anggota dengan sekretariat sudah berlangsung beberapa waktu lalu.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris KPU Purbalingga Tukimin SH membenarkan adanya kondisi itu. Namun dirinya menganggap wajar dan lumrah terjadi dalam suatu organisasi. Sebenarnya Pemkab harus memiliki solusi agar perbedaan pendapat itu tidak semakin parah.

"Kami di sekretariat sebenarnya berbeda pendapat terkait regulasi yang masih belum jelas. Misalnya mengurangi honor untuk tenaga yang membantu di KPU, yaitu tidak seperti saat Pilpres mapun Pileg karena sesuai kesepakatan dengan Pemkab," jelasnya. Sementara terkait besaran honor yang sebelumnya Rp 850 ribu per bulan setiap orang dan saat ini menjadi Rp 650 ribu per bulan setiap orang juga sudah disepakati. Selain itu ada beberapa regulasi, misalnya dalam salah satu keputusan Mendagri, tenaga pembantu dalam pilpres maupun pileg masih bisa dipakai atau tidak diteruskan. (amr)