KPU Diadukan ke DKPP

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan dalam menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014, pada rapat pleno terbuka yang digelar di Jakarta, Senin (4/11) kemarin.

KPU disebut tidak menetapkan DPT sesuai jadwal yang ada, karena itu Forum Mahasiswa Pascasarjana Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (Formapas HTN UI), secara resmi mengadukan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Rabu (6/11).

“Kami mengadukan KPU bukan untuk menghukum KPU, tapi untuk menjaga kewibawaan penyelenggara pemilu,” ujar  perwakilan Formapas, Muhammad Imam Nasef, di gedung DKPP, Jakarta, Rabu (6/11).

Menurut Imam, sesuai jadwal yang ada, KPU seharusnya menetapkan DPT 23 Oktober 2013 lalu. Namun hanya dengan berlandaskan alasan rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), penetapan DPT diundur menjadi 4 November 2013.

Sayangnya, pengunduran diduga tidak diikuti dengan perubahan Peraturan KPU yang mengatur jadwal tahapan pemilu. Karena itu patut diduga KPU telah melanggar undang-undang, Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP, serta  melanggar sumpah dan janji sebagai penyelenggara.

“Penundaan jadwal penetapan DPT tidak memiliki dasar hukum,” ungkapnya.

Formapas menurut Imam, mengajukan pengaduan guna memastikan keabsahan penetapan DPT. Sebab hasil keputusan pleno KPU yang menetapkan 188 juta DPT pemilu 2014, juga diduga masih menimbulkan polemik. Dampaknya,  masyarakat menjadi bingung sehingga memunculkan ketidakpastian hukum.

Pengadu diterima langsung anggota DKPP, Saut H Sirait didampingi Kepala Bagian Persidangan, Osbin Samosir. Sementara Imam mengajukan pengaduan didampingi  Erlanda Juliansyah, Eko Primananda dan Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin.