KPU Diminta Serius Urus Data Pemilih Luar Negeri

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta tidak hanya memerhatikan akurasi daftar pemilih tetap (DPT) dari dalam negeri semata.

PKS minta KPU juga harus  memerhatikan dan mengawal akurasi DPT luar negeri, karena sebelumnya lembaga swadaya masyarakat, Migrant Care, menyebut 4,5 juta WNI di luar negeri terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

"Hampir 60 persen buruh migran yang ada di luar negeri terancam tidak bisa memilih. Karena KPU melalui PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) hanya mencatat 1,9 juta orang pemilih. Sedangkan jumlah buruh migrant tercatat 6,5 juta orang yang tersebar di banyak negara," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Budiyanto, di Jakarta, Senin (4/11).

Karena itu sebelum penetapan rekapitulasi DPT nasional dilakukan, menurut anggota Komisi I DPR RI ini, KPU harus terlebih benar-benar mencermati data temuan masalah tersebut. Agar jangan sampai hak-hak konstitusi masyarakat diabaikan hanya karena kurangnya perhatian dari penyelenggara pemilu.

"Saya kira data yang menyebut terdapat 6,5 juta WNI di luar negeri cukup dinamis. Dan patut untuk benar-benar ditindaklanjuti. Karena data diperoleh berdasarkan data penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI), data pengiriman uang dan data kasus yang didokumentasikan oleh migrant care. Termasuk dalam legalisasi di berbagai KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia)," katanya.

Menurut Budi, jika penyelenggara pemilu dan pemerintah tidak memerhatikan benar masalah ini, maka patut diduga telah terjadi pelanggaran hak konstitusional WNI di luar negeri.

Padahal tahun lalu, pemerintah telah meratifikasi konvensi buruh migran yang salah satu pasalnya dinyatakan, negara wajib menjamin buruh migran untuk menjalani hak politiknya.

"Jadi saya berharap KPU benar-benar  memastikan DPT WNI di luar negeri  terakomodasi dengan baik," katanya.(gir/jpnn)