KPU Diminta Tak Istimewakan Demokrat

JAKARTA - Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia ( SIGMA) Said Salahuddin menilai permintaan para petinggi Partai Demokrat agar Komisi Pemilihan  Umum (KPU) memperbolehkan daftar calon sementara (DCS) bisa ditandatangani majelis tinggi benar-benar tidak berdasar. Menurutnya, majelis tinggi tidak boleh mengambil alih tugas ketua umum tersebut.

"Aturannya harus ketua umum atau pelaksana ketua umum yang harus tercatat di Kementerian Hukum dan HAM(Kemenkum HAM)," kata Said kepada JPNN, Sabtu (2/3).

Ia menerangkan, kalau Demokrat menginginkan majelis tinggi yang menandatanganinya, maka harus ada pengesahan terlebih dahulu oleh Kemenkum HAM. Meski Amir Syamsuddin merupakan anggota majelis tinggi Partai Demokrat dan sekaligus Menkum HAM bukanlah suatu masalah.

"Bisa saja Amir mempercepat proses pengesahan itu sepanjang tidak ada ketentuan yang dilanggar dan perlakuan itu bukan merupakan suatu privellege yang berbeda dengan Parpol lain," ucapnya.