KPU Diminta Tinjau Kembali Kesepakatan Lemsaneg
Minggu, 06 Oktober 2013 – 13:16 WIB
JAKARTA - Sejumlah kalangan mempertanyakan kesepakatan Lembaga Sandi Negara dan Komisi Pemilihan Umum terkait hasil data pemilu. Menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti dengan kesepakatan itu KPU seperti menjual nyawa demokrasi pada pihak militer. Ini, kata dia, justru berbahaya untuk Pemilu.
"KPU mempertaruhkan Pemilu jika mereka menyerahkan hal yang penting ini pada Lemsaneg. Apalagi, Lemsaneg ini sangat sulit dikontrol, termasuk oleh DPR RI," ujar Ray dalam diskusi 'Masyarakat Sipil Menolak Militer dalam Pemilu' di Jakarta, Minggu, (6/10).
Ia mempertanyakan siapa yang akan mengawasi Lemsaneg dalam pengurusan data Pemilu. Menurut Ray, KPU justru membawa diri pada bahaya, tanpa memikirkan demokrasi masyarakat.
Sementara itu, pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menyebut aksi kerjasama ini justru menodai militer. Lemsaneg, kata dia, termasuk lembaga militer yang harusnya bersifat netral. Bukan mengurusi masalah politik dan Pemilu.
JAKARTA - Sejumlah kalangan mempertanyakan kesepakatan Lembaga Sandi Negara dan Komisi Pemilihan Umum terkait hasil data pemilu. Menurut Direktur
BERITA TERKAIT
- Pemberdayaan Mustahik Jadi Fokus BAZNAS dalam Program Makan Bergizi
- Dianugerahi Lifetime Achivement dari BKTI-PII, Menko Airlangga Berpesan Begini
- Selamat, Fadel Muhammad Raih Penghargaan sebagai Pemimpin Inovatif di IDeaward 2024
- Kuasa Hukum Yakin Jokowi Tak Terpengaruh Surat Permohonan Perlindungan Hukum Halim Ali
- CNN Beri Award pada HCML dalam Pemberdayaan dan Ketahanan Energi di Jawa Timur
- Jadwal Pendaftaran PPPK 2024 untuk Honorer Database BKN & Tercecer Berbeda, Cermati