KPU Dinilai Bisa Jaga Independensi
Kamis, 15 November 2012 – 22:00 WIB

JAKARTA - Selama ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai hanya berpihak kepada partai-partai pemilik kursi DPR RI. Namun penilaian berbeda muncul dari Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Saleh Daulay.
Saleh mengatakan, justru KPU telah bertindak berani karena ternyata ada partai besar yang dinyatakan belum memenuhi syarat setelah dilakukan verifikasi faktual. “Sinyalemen KPU disebut tidak berbuat adil, saya kira kurang tepat. Buktinya, Golkar, PKS, dan PBB juga belum diloloskan KPU. Mereka masih diminta melengkapi persyaratan yang dianggap kurang," ujarn Saleh di Jakarta, Kamis (15/11).
Saleh menambahkan, langkah tersebut menunjukkan KPU sama sekali tidak takut menghadapi tekanan partai-partai besar. Menurutnya, KPU benar-benar profesional dalam menjalankan perintah undang-undang. “Jadi mari kira proporsional melihat kenyataan yang ada dan menilai kinerja KPU”, katanya.
Karenanya Saleh menyarankan partai-partai yang tidak lolos verifikasi untuk melebur atau bergabung dengan partai lain yang bakal lolos sebagai kontestan Pemilu 2014. Saran itu disampaikan Saleh, khususnya kepada 12 parpol yang sebelumnya direkomendasikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk diikutkan dalam verifikasi faktual.

JAKARTA - Selama ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai hanya berpihak kepada partai-partai pemilik kursi DPR RI. Namun penilaian berbeda muncul
BERITA TERKAIT
- DPR Ingatkan Kesbangpol Batam Seusai Buat Surat Edaran Pengumpulan Data C1
- Distribusi Logistik Pilkada 2024 Tuntas Jelang Pemungutan Suara
- 8.965 Personel Gabungan Satpol PP Siap Amankan 4.848 TPS di Tangerang
- Sinyal Prabowo Dukung RIDO di Jakarta Sudah Kuat, Surat Jadi Buktinya
- Logistik Pilkada Bangka Barat Didistribusikan ke 341 TPS, Tak ada Wilayah Terpencil
- 2 Timses Paslon Terkena OTT, Sebegini Uang yang Disita