KPU Dinilai Bisa Jaga Independensi
Kamis, 15 November 2012 – 22:00 WIB

JAKARTA - Selama ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai hanya berpihak kepada partai-partai pemilik kursi DPR RI. Namun penilaian berbeda muncul dari Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Saleh Daulay.
Saleh mengatakan, justru KPU telah bertindak berani karena ternyata ada partai besar yang dinyatakan belum memenuhi syarat setelah dilakukan verifikasi faktual. “Sinyalemen KPU disebut tidak berbuat adil, saya kira kurang tepat. Buktinya, Golkar, PKS, dan PBB juga belum diloloskan KPU. Mereka masih diminta melengkapi persyaratan yang dianggap kurang," ujarn Saleh di Jakarta, Kamis (15/11).
Saleh menambahkan, langkah tersebut menunjukkan KPU sama sekali tidak takut menghadapi tekanan partai-partai besar. Menurutnya, KPU benar-benar profesional dalam menjalankan perintah undang-undang. “Jadi mari kira proporsional melihat kenyataan yang ada dan menilai kinerja KPU”, katanya.
Karenanya Saleh menyarankan partai-partai yang tidak lolos verifikasi untuk melebur atau bergabung dengan partai lain yang bakal lolos sebagai kontestan Pemilu 2014. Saran itu disampaikan Saleh, khususnya kepada 12 parpol yang sebelumnya direkomendasikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk diikutkan dalam verifikasi faktual.

JAKARTA - Selama ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai hanya berpihak kepada partai-partai pemilik kursi DPR RI. Namun penilaian berbeda muncul
BERITA TERKAIT
- Respons Jokowi terkait Keinginan Tim Transisi Pramono Anung
- Spanduk Dukungan Afriansyah Noor Jadi Ketum PBB Bertebaran di Muktamar VI
- Wah, Ada Anwar Usman di Sidang Sengketa Pilkada 2024
- Partai Garda Punya Logo Baru, Ahmad Ridha Sabana Ungkap Maknanya
- Afriansyah Noor Tegaskan Siap Maju jadi Caketum PBB, Singgung Nama Yusril
- Menjelang Muktamar PBB, Bang Ferry Diunggulkan Jadi Ketua Umum