KPU Dinilai Bisa Jaga Independensi
Kamis, 15 November 2012 – 22:00 WIB

KPU Dinilai Bisa Jaga Independensi

JAKARTA - Selama ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai hanya berpihak kepada partai-partai pemilik kursi DPR RI. Namun penilaian berbeda muncul dari Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Saleh Daulay.
Saleh mengatakan, justru KPU telah bertindak berani karena ternyata ada partai besar yang dinyatakan belum memenuhi syarat setelah dilakukan verifikasi faktual. “Sinyalemen KPU disebut tidak berbuat adil, saya kira kurang tepat. Buktinya, Golkar, PKS, dan PBB juga belum diloloskan KPU. Mereka masih diminta melengkapi persyaratan yang dianggap kurang," ujarn Saleh di Jakarta, Kamis (15/11).
Saleh menambahkan, langkah tersebut menunjukkan KPU sama sekali tidak takut menghadapi tekanan partai-partai besar. Menurutnya, KPU benar-benar profesional dalam menjalankan perintah undang-undang. “Jadi mari kira proporsional melihat kenyataan yang ada dan menilai kinerja KPU”, katanya.
Karenanya Saleh menyarankan partai-partai yang tidak lolos verifikasi untuk melebur atau bergabung dengan partai lain yang bakal lolos sebagai kontestan Pemilu 2014. Saran itu disampaikan Saleh, khususnya kepada 12 parpol yang sebelumnya direkomendasikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk diikutkan dalam verifikasi faktual.

JAKARTA - Selama ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai hanya berpihak kepada partai-partai pemilik kursi DPR RI. Namun penilaian berbeda muncul
BERITA TERKAIT
- Bupati Tasikmalaya Terpilih Ade Didiskualifikasi MK, KPU Jabar Beralasan Begini
- Ibas Ajak Semua Kader Demokrat Buat Program untuk Kesejahteraan Rakyat
- Ahli Kepemiluan Usul Ambang Batas Maksimal 50 Persen di Pilpres dan Pilkada
- Bahlil Digugat ke Mahkamah Golkar Gegara Ganti Ketua DPR Papua Barat Daya Tanpa Prosedur
- Soedeson Soroti Eksekusi Rumah Warga di Bekasi, Penegak Hukum Diduga Langgar Prosedur
- Polemik Band Sukatani soal Lagu Bayar Polisi, Dewi Juliani: Itu Kritik yang Harus Diterima