KPU Disarankan Gandeng Hacker Kaliber Dunia

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) disarankan membatalkan kerjasama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dan menggandeng lembaga lain yang benar-benar memiliki kemampuan memberikan solusi teknologi terkait pengamanan data hasil pemilu. Misalnya dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
"Dibandingkan dengan Lemsaneg yang bercitra militer dan lazimnya menganut sistem komando dari SBY sebagai Presiden, sekaligus ketua umum parpol peserta pemilu, BPPT ini lebih sipil dan masih bisa diharapkan independensinya. Jadi lebih cocok mengurus IT dalam proses politik masyarakat sipil," ujar Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin di Jakarta, Minggu (29/9).
Menurut Said, peningkatan kerjasama KPU-BPPT juga sangat memungkinkan, mengingat sebelumnya antarkedua lembaga jug sudah punya nota kesepahaman terkait pengembangan sistem teknologi pemilu yang ditandatangani Januari 2013 lalu.
Selain dengan BPPT, KPU menurut Said, juga bisa merekrut para ahli IT perorangan.
"Kita ini punya banyak tenaga ahli IT yang bisa direkrut untuk mendesain program proteksi data hasil Pemilu. Ketersediaan tenaga ahli kita berlimpah. Kita punya Jim Geovedi, misalnya, seorang hacker Indonesia yang memunyai reputasi dunia," kata Said.
Said meyakini kemampuan Jim tidak sekadar mendesain program proteksi data. Jim dan kawan-kawan bahkan disebut-sebut mampu menggeser posisi satelit.
"Luar biasa itu. Para hacker lain yang kita miliki juga seringkali membuat geger dunia. Sebagai contoh, pada Juli 2013 lalu hacker Indonesia dikabarkan berhasil melumpuhkan situs Kepresidenan Bangladesh," katanya.
Situs pemerintahan negara itu dikabarkan sempat tidak bisa diakses karena dikuasai oleh peretas dari Indonesia.
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) disarankan membatalkan kerjasama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dan menggandeng lembaga lain yang benar-benar
- Ahli Kepemiluan Usul Ambang Batas Maksimal 50 Persen di Pilpres dan Pilkada
- Bahlil Digugat ke Mahkamah Golkar Gegara Ganti Ketua DPR Papua Barat Daya Tanpa Prosedur
- Soedeson Soroti Eksekusi Rumah Warga di Bekasi, Penegak Hukum Diduga Langgar Prosedur
- Polemik Band Sukatani soal Lagu Bayar Polisi, Dewi Juliani: Itu Kritik yang Harus Diterima
- Pakar Sebut Gap Politis Bikin Prabowo & Megawati Sulit Bertemu
- Rano Karno Bakal Hadiri Retret Kepala Daerah, Berangkat ke Magelang Malam Ini