KPU DKI: Kami Tinggal Menerima dari Pemda
jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno mengatakan, 400 unit komputer yang diterima penyelenggara Pilkada DKI bukan berasal dari swasta. Namun murni bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Itu semua tidak benar (KPU DKI terima bantuan dari pihak swasta,red). Memang ada kesalahpahaman, seolah-olah KPU menerima hibah komputer dari PT Sampoerna," ujar Sumarno, Selasa (18/10).
Menurut Sumarno, bantuan diberikan setelah sebelumnya penyelenggara mengajukan permohonan ke Pemprov DKI Jakarta, terkait fasilitas bagi penyelenggaraan pilkada. Sehingga proses pelaksanaan dapat berjalan dengan baik.
"Jadi fasilitas itu sesuai aturan. Termasuk merenovasi gedung dan KPU DKI sudah menempati gedung yang baru. Semuanya berstatus pinjam pakai. Asetnya itu milik Pemda. Jadi KPU tidak menerima sumbangan dari pihak manapun selain dari Pemda DKI," ujar Sumarno.
Sayangnya saat ditanya apakah fasilitas berupa 400 unit komputer yang diterima berasal dari dana CSR atau bukan, Sumarno menilai hal tersebut bukan otoritas pihaknya untuk menjawab.
"KPU kan tinggal menerima dari Pemda. Asalnya dari mana, itu Pemda yang saya kira punya otoritas menjelaskan," ujar Sumarno.
Sebelumnya, beredar foto undangan rapat yang ditandatangani Kepala Dinas Kominfomas DKI Dian Ekowati, beberapa waktu lalu.
Dalam foto menyerupai undangan tersebut terlampir keterangan undangan rapat di Lantai 3 Dinas Kominfomas pada Selasa (27/9), dengan agenda utama membahas hibah komputer dari PT Sampoerna Land. (gir/jpnn)
JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno mengatakan, 400 unit komputer yang diterima penyelenggara Pilkada DKI bukan berasal
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Prabowo Tak Diundang ke HUT PDIP, tetapi Bakal Diminta Hadir Pas Kongres
- Raih 3 Juta Lebih Suara, Andra Soni-Dimyati Ditetapkan jadi Gubernur & Wagub Terpilih Banten
- Gelar HUT ke-52 di Sekolah Partai, PDIP Lakukan dengan Konsep Seperti Ini
- Kongres V Bakal Tindak Lanjuti Hasil Rakernas Soal Penetapan Megawati Jadi Ketum PDIP
- Tim Hukum DIA Bakal Bongkar Dugaan 1,6 Juta Tanda Tangan Palsu di Pilgub Sulsel
- KPU Jakarta Resmi Menetapkan Pramono-Rano Sebagai Gubernur dan Wagub Jakarta