KPU DKI Tegaskan Ahok Tetap Bisa Ikut Pilkada, Kecuali...

jpnn.com - JAKARTA - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri sudah resmi menetapkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Meski demikian, status tersangka itu tak berpengaruh pada posisi Ahok sebagai calon gubernur pada pilkada DKI.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta Sumarno menyatakan, Ahok tetap bisa melanjutkan pencalonannya ada pilkada di ibu kota negara.  "Kalau tersangka dan terdakwa tetap bisa ikut seluruh tahapan Pilkada," ujar Sumarno seperti diberitakan JawaPos.com, Rabu (16/11).

Sumarno menjelaskan, yang membatalkan posisi calon kepala daerah hanya ketika sudah berstatus terpidana. Andaikan status mantan Bupati Belitung Timur sudah menjadi terpidana sebelum tanggal pencoblosan pilkada DKI pada  15 Februari 2017, maka partai pengusung harus menggantikannya dengan calon lain.

"Nanti kita minta partai pengusung mencalonkan nama lain lagi sebelum 30 hari pemungutan suara tanggal 15 Febuari. Jadi mengajukan nama pengganti 15 Januari," katanya.

Ahok merupakan calon gubernur DKI yang diusung koalisi PDIP, Hanura, NasDem dan Golkar. Calon gubernur DKI yang berpasangan dengan Djaros S Hidayat dari PDIP itu bahkan sudah mengantongi nomor urut yang akan tertera di kertas suara nanti.

Namun, Kabareskrim Komjen Ari Dono mengatakan, penyidik telah menetapkan Ahok sebahai  tersangka kasus penistaan agama Islam. Keputusan ini keluar setelah Bareskrim melakukan gelar perkara semi-terbuka, Selasa (15/11).

Selain menetapkan Ahok sebagai tersangka, Bareskrim juga memutuskan mencegah Ahok pergi ke luar negeri. Bareskrim juga langsung mengeluarkan surat perintah penyidikan untuk menyidik Ahok dalam kapasitasnya sebagai tersangka.(cr2/JPG)