KPU Hanya Hadirkan Pak Marsudi Ahli IT dalam Persidangan Keempat Sengketa Pilpres 2019

jpnn.com, JAKARTA - Episode sidang sengketa hasil Pilpres 2019 kembali berlanjut. Mahkamah Konstitusi (MK) membuka sidang keempat dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari pihak termohon yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (20/6) siang.
Ketua MK Anwar Usman membuka langsung persidangan keempat ini. Setelah itu, dia mempersilakan termohon untuk menyodorkan saksi untuk diambil sumpah di persidangan.
Namun, KPU tidak menghadirkan saksi dalam sidang keempat. Lembaga penyelenggara pemilu hanya menyodorkan seorang nama ahli untuk diambil sumpah sebelum memberikan keterangan.
"Mencermati, melihat perkembangan persidangan, saksi yang diajukan pemohon. Kami berkesimpulan, pertama untuk tidak mengajukan saksi. Kedua, dari ahli kami mengajukan satu orang ahli, yaitu Prof Marsudi Wahyu Kisworo, ahli dalam bidang IT, profesor pertama di Indonesia dan juga arsitek pertama IT di KPU," ungkap dia.
BACA JUGA: Ace: Tuduhan Kecurangan TSM Hanya Isapan Jempol Belaka
Selain itu, ucap dia, KPU menyerahkan dokumen keterangan ahli atas nama Riawan Tjandra ke MK. Hanya, keterangan Riawan tidak diperdengarkan dalam sidang keempat sengketa pilpres.
"Kemudian, kedua Iwan Candra kami ajukan dalam bentuk tulisan sudah kami ajukan di bawah (kepaniteraan MK)," ungkap dia. (mg10/jpnn)
Selain menghadirkan Marsudi Wahyu Kisworo, KPU menyerahkan dokumen keterangan tertulis dari ahli atas nama Riawan Tjandra.
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan
- Tim Hukum Paslon 01 Optimistis MK Diskualifikasi Saifullah-Atika di Pilkada Madina
- KPU Banten Akan Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2024 Sebesar Rp 130 Miliar
- Saksi Ahli di MK: Tindakan KPU Barito Utara Sudah Sesuai Parameter Pemilu Demokratis
- Sengketa Pilkada Barito Utara Diterima MK, Praktisi Hukum: Ini Bukti Ada Pelanggaran
- Dampak Efisiensi Anggaran, MK Cuma Mampu Bayar Gaji Sampai Mei 2025
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku