KPU Hapus Debat Cawapres, SETARA: Sebuah Kemunduran
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan mengkritisi langkah KPU yang mengubah format debat kandidat Pilpres 2024 RI, karena lembaga penyelanggara pemilu itu tidak menyediakan sesi sawala khusus untuk cawapres.
"Format debat pilpres 2024 jelas merupakan kemunduran," kata Halili melalui keterangannya, Sabtu (2/12).
Dosen politik dari Universitas Negeri Yogyakarta itu mengatakan langkah meniadakan debat khusus cawapres merugikan publik.
Sebab, kata Halili, publik tidak punya referensi masing-masing kandidat sebelum menjatuhkan pilihan pada 14 Februari 2024.
"Dari sisi hak konstitusional warga negara, publik dirugikan karena mereka tidak diberikan ruang untuk mendapatkan referensi yang memadai tentang figur kepemimpinan otentik," kata dia.
Sebelumnya, KPU mengubah format debat dengan meniadakan sawala khusus untuk cawapres demi memudahkan pemilih menilai kerja sama calon pemimpin Indonesia.
"Publik makin yakin lah team work (kerja sama) antara capres dan cawapres dalam penampilan di debat," kata Hasyim kepada wartawan, Kamis (30/11).
Semula, debat kandidat bakal dilaksanakan lima kali dengan format 2 kali khusus capres, 1 kali khusus cawapres, dan 2 kali bersamaan.
Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan mengkritisi format debat kandidat Pilpres 2024 RI yang tidak menyediakan sesi khusus untuk cawapres.
- KPU: Tingkat Partisipasi Pemilih di Pilgub Gorontalo Capai 79 Persen
- Saat Hakim MK Cecar KPU-Bawaslu terkait Tuduhan Tanda Tangan Palsu di Pilgub Sulsel
- Tutup Mata atas Aduan Ribka Tjiptaning, Sejumlah Komisioner KPU Jabar Diperingatkan DKPP
- Komisi II Bakal Undang Mendagri-KPU Bahas Opsi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih
- Diperiksa, eks Ketua KPU Sebut Penyidik KPK Tanyakan Hal yang Sama Seperti 5 Tahun Lalu
- KPK Periksa Eks Ketua KPU hingga Plt Dirjen Imigrasi