KPU Harus Paham, Rakyat tak Peduli DPS

jpnn.com - JAKARTA - Politisi dari PDI Perjuangan, Irmadi Lubis, mengingatkan KPU agar jangan hanya berharap masyarakat yang belum terdaftar di Daftar Pemilih Sementara (DPS) datang melapor ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di masing-masing kelurahan/desa yang ada.
Jika itu yang dilakukan KPU, kata Irmadi, maka harapan DPT akan akurat, tidak akan terwujud.
"Rakyat sudah apatis dan tidak peduli jika dirinya terdaftar atau tidak terdaftar. Jadi kalau hanya menunggu kesadaran rakyat untuk memperbaiki DPS, itu sama halnya dengan bermimpi," ujarnya di Jumat (2/8).
KPU menurut Irmadi, harus sesegera mungkin menggerakkan seluruh petugas yang ada mulai dari pusat hingga daerah untuk secara aktif kembali melakukan jemput bola ke tengah-tengah masyarakat.
Demikian juga hal yang sama menurutnya perlu dilakukan oleh seluruh partai politik peserta pemilu. Sebab keakuratan data sangat penting untuk menjamin dan memastikan pemilu berjalan dengan baik.
"Pemerintah lewat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saya kira juga perlu bekerja keras memperbaiki data kependudukan dengan mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki mulai dari gubernur hingga kepala desa," kata anggota DPR yang duduk menjadi wakil rakyat menggantikan politisi senior PDIP Panda Nababan lewat Pergantian Antar Waktu (PAW) ini.
Irmadi mengakui, pemerintah sejak puluhan tahun lalu memang telah melakukan berbagai upaya pendataan kependudukan dan catatan sipil. Di antaranya lewat program teknologi informasi dan komunikasi yang dikenal dengan istilah SIMDUK (Sistem Informasi Manajemen Kependudukan).
Namun program tersebut ternyata memiliki banyak kelemahan. Hingga kemudian pemerintah meluncurkan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang saat ini masih terus berjalan.
JAKARTA - Politisi dari PDI Perjuangan, Irmadi Lubis, mengingatkan KPU agar jangan hanya berharap masyarakat yang belum terdaftar di Daftar Pemilih
- Ahli Kepemiluan Usul Ambang Batas Maksimal 50 Persen di Pilpres dan Pilkada
- Bahlil Digugat ke Mahkamah Golkar Gegara Ganti Ketua DPR Papua Barat Daya Tanpa Prosedur
- Soedeson Soroti Eksekusi Rumah Warga di Bekasi, Penegak Hukum Diduga Langgar Prosedur
- Polemik Band Sukatani soal Lagu Bayar Polisi, Dewi Juliani: Itu Kritik yang Harus Diterima
- Pakar Sebut Gap Politis Bikin Prabowo & Megawati Sulit Bertemu
- Rano Karno Bakal Hadiri Retret Kepala Daerah, Berangkat ke Magelang Malam Ini