KPU Humbahas Diingatkan tak Gegabah Jalankan Putusan PT TUN Medan

jpnn.com - JAKARTA - Pencalonan di pilkada Humbang Hasundutan (Humbahas) masih berpotensi bermasalah. Pasalnya, putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan yang memerintahkan KPU Humbahas mengakomodir pencalonan Harry Marbun-Momento Sihombing yang diusung Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (ARB), bakal memunculkan masalah baru.
Ini karena sudah ada pasangan calon dari Partai Golkar kubu Agung Laksono, yakni Palbet Siboro-Henri Sihombing.
Roder Nababan, kuasa hukum pasangan calon Dosmar Banjarnahor-Saut Parlindungan Simamora, mengingatkan KPU Humbahas agar cermat menindaklanjuti putusan PT TUN Medan, dengan tetap berpedoman pada syarat-syarat pencalonan. Sudah pasti, adanya dua pasangan calon dari Golkar itu akan menimbulkan masalah soal syarat dukungan partai.
"Saya berharap KPU Humbahass tetap berpedoman pada persyaratan pencalonan saat melakukan verifikasi dokumen pencalonan pasangan Hary Marbun-Momento yang menang di tingkat PT TUN Medan. Saya percaya KPU Humbahas bijak dan tidak gegabah," ujar Roder Nababan kepada JPNN kemarin (28/10).
Lebih lanjut, pengacara yang sudah kerap beracara di Mahkamah Konstitusi (MK) menangani kasus sengketa pilkada itu mengingatkan, bahwa pencalonan oleh Partai Golkar harus disetujui oleh dua kubu, baik kubu ARB maupun Agung Laksono.
Pria asal Tapanuli Utara itu juga mengingatkan KPU Humbahas untuk tetap profesional, tidak terpengaruh kemungkinan adanya intervensi-intervensi.
Polemik bermula saat pasangan Palbert Siboro – Henri Sihombing mengadu ke Panwaslu Humbahas dan dikabulkan. KPU Humbahas diminta mengakomodir pasangan tersebut menjadi calon bupati dan wakil bupati Humbahas. KPU Humbahas pun melaksanakan rekomendasi Panwas.
Selanjutnya, Harry Marbun – Momento Sihombing mengajukan gugatan ke PT TUN Medan dan menang. KPU Humbahas sudah menerima dokumen persyaratan pencalonan pasangan tersebut, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi. (sam/jpnn)
JAKARTA - Pencalonan di pilkada Humbang Hasundutan (Humbahas) masih berpotensi bermasalah. Pasalnya, putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
- MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Siak di 3 TPS, Ini Kata KPU
- Komisi III Minta Bawas MA dan KY Usut Kejanggalan Kasus Alex Denni
- Di Kongres ke VI Demokrat, AHY Kenang Ditinggal Koalisi Perubahan
- Pilkada Kabupaten Serang Diulang, Ratu Zakiyah-Najib Batal Menang
- Aklamasi, AHY Jadi Ketum Demokrat Lagi, SBY Ketua Majelis Tinggi
- Megawati Keluarkan Surat Tugas Baru, Basarah dan Ronny Talapessy Jadi Jubir