KPU Ingatkan Tenggat Penyerahan Laporan Dana Kampanye

jpnn.com - JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan seluruh peserta Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 tentang kewajiban melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye paling lambat 24 April. Jika tidak, peserta pemilu terancam didiskualifikasi sesuai tingkatan.
“Laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye disampaikan ke akuntan publik paling lama 15 hari setelah pemilu. Kalau tidak tepat waktu, sanksinya caleg (calon anggota legislatif) terpilih tak akan ditetapkan sebagai caleg terpilih,” ujar anggota KPU, Ida Budhiati, di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (22/4) petang.
Menurutnya, KPU telah mengingatkan kembali partai politik maupun calon anggota anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tentang batas waktu penyerahan laporan penerimaan dan penyeluaran dana kampanye. Langkah itu dilakukan untuk mengingatkan agar peristiwa pencoretan sejumlah peserta pemilu yang dilakukan KPU beberapa waktu lalu tidak terulang lagi.
Hanya saja Ida mengaku belum mendapat catatan terakhir dari sekretariat KPU tentang parpol maupun caleg yang melaporkan dana kampanye. Ia hanya menegaskan bahwa laporan dana kampanye nantinya akan diaudit oleh kantor akuntan publik independen yang ditunjuk penyelenggara pemilu, selama 30 hari sejak laporan diterima.
“Hasil audit nantinya akan berisi kesimpulan patuh atau tidak patuh. Ada metode untuk mencatat fakta yang dilakukan dalam audit. Manfaatnya supaya ke depan jadi pengalaman berharga untuk menyusun laporan yang berkualitas,” katanya.(gir/jpnn)
JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan seluruh peserta Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 tentang kewajiban melaporkan penerimaan dan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Tak Incar Jabatan, ART: Saya Cukup Jadi Adik Seorang Anwar Hafid
- Pemenuhan Hak Pekerja Sritex Berproses, DPR Belum Perlu Bentuk Pansus
- RUU PSK, Muslim Ayub Nilai LPSK Harus Hadir di Daerah Rawan Seperti Aceh dan Papua
- Rapat di DPR, Imparsial Kecam Pengangkatan Mayor Teddy Jadi Seskab
- Gubernur Sulteng Anwar Hafid Minta OPD Gerak Cepat
- Melchias Mekeng DPR: Pupuk Bersubsidi Harus Dijual Langsung di Desa