KPU Jakarta Diminta Tambah Frekuensi Debat Publik

jpnn.com - JAKARTA - Senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fahira Idris meminta KPU DKI Jakarta menambah frekuensi debat publik Calon Gubernur/Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sebelumnya debat publik bagi pasangan calon dilaksanakan tigaa kali, namun Fahira mengusulkan menjadi lima kali debat publik.
Penambahan frekuensi ini, kata Fahira, mengingat kompleksitas persoalan Kota Jakarta dan untuk lebih menyakinkan publik mana pasangan yang paling layak dan pantas dipilih untuk memimpin Jakarta lima tahun mendatang.
“Kalau hanya tiga putaran, saya tidak yakin semua persoalan di Jakarta bisa dikupas dalam debat. Persoalan Kota Jakarta itu sangat kompleks, kalau cuma tiga kali, pasti banyak tema-tema yang akan luput. Debat publik jadi momentum penting bagi warga Jakarta agar benar-benar memilih secara rasional karena didasarkan atas kualitas calon yang mereka lihat saat debat,” ujar Fahira Idris.
Menurut Fahira, dari berbagai hasil survei Pilkada DKI Jakarta yang dilakukan beberapa lembaga survei, persentase pemilih yang belum menentukan pilihannya dan swing voters (perilaku pemilih yang berubah atau berpindah pilihan partai atau calon) masih cukup besar.
Mereka yang belum menentukan pilihannya dan pemilih yang masih ‘mengambang’ ini biasanya menentukan pilihannya setelah melihat performa para pasangan calon saat debat publik.(fri/jpnn)
JAKARTA - Senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fahira Idris meminta KPU DKI Jakarta menambah frekuensi debat publik Calon Gubernur/Wakil
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Aklamasi, AHY Jadi Ketum Demokrat Lagi, SBY Ketua Majelis Tinggi
- Megawati Keluarkan Surat Tugas Baru, Basarah dan Ronny Talapessy Jadi Jubir
- Tanggapi Aksi #IndonesiaGelap, PSI: Menurut Data, Indonesia Sangat Cerah
- Instruksi Megawati Belum Berubah: Kader PDIP Dilarang Ikut Retret!
- Kritik Pelaksanaan Retret, Akademisi: Kepala Daerah Jadi Perpanjangan Tangan Presiden
- Pramono Anung Akhirnya Hadiri Retret di Magelang, Sudah Diizinkan Megawati?