KPU Kasasi, Pilkada Simalungun Belum Ada Kepastian
jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan menempuh langkah hukum kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan yang sebelumnya mengabulkan gugatan JR Saragih.
JR Saragih, politikus Partai Demokrat itu, sebelumnya dicoret sebagai pasangan calon bersama Amran Sinaga, setelah putusan kasasi MA menyatakan Amran bersalah.
"Simalungun kami sudah putuskan, akan dilakukan kasasi," ujar Komisioner KPU Arief Budiman di Jakarta, Selasa (29/12).
Menurut Arief, memori kasasi belum diserahkan, karena putusan PTTUN baru diterbitkan sehari menjelang libur nasional menyambut Maulid dan perayaan Natal.
"Memori kasasinya belum dimasukkan, karena baru kemarin putusannya. Paling lama 14 hari, jadi dalam waktu dekat akan diserahkan," ujar Arief.
Sebelumnya Komisioner KPU Ida Budhiati menyatakan, KPU Sumut dan Simalungun menyarankan langkah kasasi, mengingat putusan PTTUN Medan memuat hal yang sama dengan putusan PTTUN DKI Jakarta dan PTTUN Makassar untuk pilkada Kalteng, Fakfak dan Kota Manado. Bahwa Majelis Hakim memungkinkan penyelenggara melakukan upaya kasasi.
Selain pilkada Simalungun, KPU sebelumnya juga menunda pelaksanaan pemungutan suara untuk pemilihan Wali Kota Pematang Siantar. Penundaan diambil setelah pasangan Survenof Sirait-Parlin Sinaga mengajukan gugatan ke PTTUN, karena dicoret sebagai peserta pilkada.
Saat ditanya nasib pelaksaaan pilkada di kota tersebut, Arief mengatakan pihaknya hingga saat ini masih menunggu putusan dari PTTUN. Menurutnya, putusan dari pengadilan sangat menentukan bagi penyelenggara untuk dapat mengambil langkah-langkah selanjutnya. Apakah menerima putusan, atau mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan menempuh langkah hukum kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan yang
- Puan Yakin PDIP Solid Meskipun Muncul Dinamika Jelang Kongres VI
- Politikus Senior PDIP Minta Presiden Prabowo Hentikan KPK Kriminalisasi Orang
- Politikus Senior PDIP Ini Nilai Megawati Nakhoda NKRI, Hasto Adalah Jangkarnya
- Megawati Sebut Mundur Lebih Terhormat daripada Dipecat, Sindir Jokowi?
- HUT ke-52 PDIP: Megawati Perintahkan Kader Bonding dengan Rakyat
- Pemerintah Pertimbangkan Melantik Dahulu Kepala Daerah Tak Bersengketa di MK