KPU Lambat Susun Data Pemilukada
Kamis, 21 Oktober 2010 – 20:12 WIB

KPU Lambat Susun Data Pemilukada
JAKARTA -- Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu dipertanyakan Komisi II DPR RI. Pasalnya, KPU ternyata tidak memiliki data base hasil pemilukada. Padahal sudah 244 daerah yang telah selesai melaksanakan pemilukada.
Ironisnya, data tentang hasil pemilu legislatif juga tidak dipunyai KPU. Hal ini menurut anggota Komisi II DPR Arif Wibowo, menunjukkan buruknya manajemen KPU. "Jadi kalau kita mau lihat hasil pilkada maupun pemilu legislatif di mana? Masak harus ke KPUD? Kan KPU pusatnya, jadi harusnya punya data basenya," kritik Arief Wibowo dalam rapat dengar pendapat dengan sekjen KPU dan sekretaris Bawaslu, di gedung DPR, Senayan, Kamis (21/10).
Baca Juga:
Senada itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ganjar Pranowo menyatakan, KPU harus membuat data base hasil pilkada sebagai bukti otentik. Menurut politisi PDIP itu, data-data usai pemilukada tetap penting. "Jadi bukan hanya berlaku saat pelaksanaan saja. Usai itu datanya juga penting," tegasnya.
Sekjen KPU Suripto Bambang Setiadi mengakui bahwa data-data pemilukada belum dimasukkan data base. Sementara ini masih di dapat di masing-masing KPUD. Namun dia berjanji tahun ini datanya sudah terekap. "Programnya sudah ada, tinggal menunggu laporan seluruh KPUD. Kami upayakan tahun ini sudah ada databasenya," katanya. (esy/awa/jpnn)
JAKARTA -- Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu dipertanyakan Komisi II DPR RI. Pasalnya, KPU ternyata tidak
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Tokoh Muda Golkar Dorong Munaslub AMPI untuk Akhiri Dualisme Kepemimpinan
- Ridwan Kamil Paham Penggeledahan Rumahnya oleh KPK Hanya Risiko, Maksudnya?
- Ternyata Ini Poin Pembahasan RUU TNI oleh DPR di Hotel Mewah
- Rapat DPR di Hotel Mewah Bahas RUU TNI Digeruduk Aktivis, Ini yang Terjadi
- Bela Jokowi, Jubir PSI Sebut PDIP Gunakan Provokasi dan Fitnah untuk Meraup Simpati
- Lantik 5 Anggota MPR PAW dari Fraksi Gerindra dan Golkar, Muzani Ingatkan Hal Ini