KPU Lambat Susun Data Pemilukada

JAKARTA -- Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu dipertanyakan Komisi II DPR RI. Pasalnya, KPU ternyata tidak memiliki data base hasil pemilukada. Padahal sudah 244 daerah yang telah selesai melaksanakan pemilukada.

Ironisnya, data tentang hasil pemilu legislatif  juga tidak dipunyai KPU. Hal ini menurut anggota Komisi II DPR Arif Wibowo, menunjukkan buruknya manajemen KPU. "Jadi kalau kita mau lihat hasil pilkada maupun pemilu legislatif di mana? Masak harus ke KPUD? Kan KPU pusatnya, jadi harusnya punya data basenya," kritik Arief Wibowo dalam rapat dengar pendapat dengan sekjen KPU dan sekretaris Bawaslu, di gedung DPR, Senayan, Kamis (21/10).

Senada itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ganjar Pranowo menyatakan, KPU harus membuat data base hasil pilkada sebagai bukti otentik. Menurut politisi PDIP itu, data-data usai pemilukada tetap penting. "Jadi bukan hanya berlaku saat pelaksanaan saja. Usai itu datanya juga penting," tegasnya.

Sekjen KPU Suripto Bambang Setiadi mengakui bahwa data-data pemilukada belum dimasukkan data base. Sementara ini masih di dapat di masing-masing KPUD. Namun dia berjanji tahun ini datanya sudah terekap. "Programnya sudah ada, tinggal menunggu laporan seluruh KPUD. Kami upayakan tahun ini sudah ada databasenya," katanya. (esy/awa/jpnn)