KPU Langgar Kode Etik

Bawaslu kemudian meminta fatwa kepada Mahkamah Agung terkait dengan polemik itu. Isi fatwa MA kemudian menegaskan bahwa tindak lanjut keputusan Bawaslu harus dilaksanakan sesuai dengan  tenggat UU Pemilu. Status PKPI akhirnya tetap diputuskan sebagai peserta pemilu. Hal itu terjadi setelah muncul putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang menegaskan keputusan Bawaslu.

    

Nasib para komisioner KPU di sidang DKPP sendiri belum usai. DKPP akan kembali melaksanakan sidang putusan pada Selasa (21/5) terkait dengan aduan enam partai yang dinyatakan tidak lolos verifikasi KPU. DKPP sengaja memisahkan pengambilan putusan atas pertimbangan jenis aduan yang berbeda.

    

Setelah sidang, KPU menyatakan siap melaksanakan putusan DKPP. Sementara Bawaslu menyatakan bahwa aduannya kepada DKPP bukan merupakan bukti bahwa kedua lembaga itu berkonflik. "Kami hanya ingin DKPP mengambil jalan tengah untuk mengambil keputusan. Setelah ini, ya sudah, kembali bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing," ujar anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak. (bay/c1/fat)