KPU Langgar UU Demi Partai Parlemen

"Jadi kita melihat ketika semua harus diverifikasi ada beberapa hal yang kelihatan tidak fair. Misalnya DPP Golkar. Itu gedungnya punya siapa. Mereka saja sudah klenger jawabnya dan mereka tidak jawab sama sekali," ujarnya.

Sebelumnya, dalam rapat pleno Yusril sempat mempertanyakan beberapa kejanggalan yang dilakukan KPU dalam melakukan verifikasi. Salah satunya tentang lolosnya partai Golkar dalam verifikasi faktual.

Padahal, menurut Yusril, status kepemilikan kantor DPP partai berlambang pohon beringin itu tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

"Kantor DPP Golkar di Slipi itu, punya siapa? Setahu saya itu kan milik negara. Itu kan aset milik Sekretariat Negara (Setneg)," ujarnya dengan tegas saat menyampaikan tanggapan dalam sidang pleno KPU di Jakarta, Senin (7/1) malam.