KPU Libatkan Polri Awasi Pemilu di Luar Negeri
Percepat Pemungutan Suara untuk WNI
jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan penyelenggaraan pemilu untuk warga negara Indonesia di luar negeri akan dipercepat dibanding jadwal yang dilaksanakan di dalam negeri pada 9 April 2014. KPU menyediakan waktu dari 30 Maret hingga 6 April untuk para WNI memilih waktu menjalankan hak mereka dalam pemungutan suara.
"Nanti pas rekapitulasi suara baru serentak dilakukan. Kalau pemungutan, mereka memilih sendiri waktunya yang disiapin," ujar Ketua KPU Husni Kamil Malik di Jakarta, Selasa, (11/2).
Husni mengungkapkan untuk Hongkong akan dilaksanakan pada 30 Maret nanti. Ini dilakukan menyesuaikan dengan perkiraan cuaca di wilayah itu.
"Karena di negara itu (Hongkong) diprediksi awal bulan Maret sudah mulai ada badai typhoon dan mereka khawatir apabila badai itu datang, maka pemerintah setempat akan melarang warga untuk keluar rumah," sambung Husni.
Saat ini, kata Husni, pencetakan surat suara untuk distribusi ke luar negeri sedang dilaksanakan. Husni memastikan pada 12 Februari proses tersebut akan dituntaskan. Semua logistik pemilu WNI di luar negeri akan didistribusikan ke 130 perwakilan di luar negeri.
Menurut Husni, pihak Kepolisian RI akan membantu pengawasan pemungutan suara terutama di negara dengan jumlah WNI terbanyak. "Polri menugaskan beberapa personilnya di beberapa perwakilan termasuk Malaysia. Jadi Polri konsentrasi untuk pengamanan di negara yang jumlah pemilih besar seperti Malaysia," tandas Husni. (flo/jpnn)
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan penyelenggaraan pemilu untuk warga negara Indonesia di luar negeri akan dipercepat dibanding jadwal
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Prabowo Bilang Nasi Goreng Megawati Enak Sekali, Masa, sih?
- Tanggapi Isu Menhut Mau Membabat Hutan, Ahmad Yohan Singgung Penghijauan
- Terungkap! Komunikasi Prabowo-Megawati Lancar Meski Belum Bertemu Sejak Pelantikan
- Peran Politik Muzani Gerindra Sebagai Perantara Komunikasi Prabowo-Megawati
- Kejagung Bangun Sistem Pantau Tuntutan Jaksa, Sahroni: Keren, Pastikan Semua Patuh!
- Komisi II Bakal Undang Mendagri-KPU Bahas Opsi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih