KPU Masih Menunggu Perpu Pemilu, Terutama Soal DOB Papua

jpnn.com, JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik menyatakan pihaknya masih menunggu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilu.
Idham menyebutkan pihaknya yakin pemerintah akan segera menerbitkan Perpu Pemilu itu.
"Karena tahapan penyelenggaraan pemilu khususnya berkaitan dengan pencalonan anggota DPD itu harus dilaksanakan di daerah otonom baru (DOB) Papua yang undang-undangnya sudah ada," ujar Idham kepada wartawan, Senin (12/12)
Dia menyebutkan dalam Undang-Undang DOB terutama Pasal 20 ditegaskan bahwa daerah otonom baru di Papua mengikuti tahapan penyelenggaraan pemilu.
"Sistem parlemen bikameral tidak hanya DPR RI, tetapi juga ada yang namanya DPD RI," lanjutnya.
Idham menjelaskan 16-29 Desember sudah memasuki tahapan penyerahan hubungan syarat minimal bakal calon DPD yang diserahkan ke KPU provinsi.
"Jika nanti Perpu Pemilu terbit kami akan melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu di sana khususnya diawali dengan tahapan pencalonan DPD di empat DOB tersebut," pungkas Idham. (mcr8/jpnn)
Komisioner KPU Idham Holik menyatakan pihaknya masih menunggu Perpu Pemilu terutama soal DOB Papua
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Kenny Kurnia Putra
- Banyak Gugatan Hasil Pilkada 2024, Legislator PDIP Kritik Kerja KPU
- Bupati Tasikmalaya Terpilih Ade Didiskualifikasi MK, KPU Jabar Beralasan Begini
- Putusan MK Perintahkan PSU di Boven Digoel, KPU Merasa Sudah Sesuai Aturan
- MK Perintahkan 24 Daerah Gelar PSU, Gus Khozin Sentil KPU: Tak Profesional!
- KPU Banten Akan Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2024 Sebesar Rp 130 Miliar
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku