KPU Masih Yakin Sahkan Hasil Pileg Tepat Waktu

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI masih percaya diri dapat menyelesaikan proses rekapitulasi suara pemilu legislatif (pileg) 2014 tepat pada waktunya.
Bahkan komisioner KPU Hadar Nafis Gumay sudah bisa menentukan jam berapa hasil rekapitulasi itu akan ditetapkan.
Menurut Hadar, rekapitulasi akan selesai Jumat (9/5) siang, dan ditetapkan sebagai hasil pileg malam harinya.
"Doain aja yang kencang, mudah-mudahan sebelum break solat Jumat (rekapitulasi selesai). Dan kami berencana akan menetapkan besok malam jam 19.30," kata Hadar kepada wartawan di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta.
Kepercayaan diri ini didasari perbaikan hasil rekapitulasi beberapa provinsi yang rampung lebih cepat dari prediksi sebelumnya. Akibatnya, pengesahan pun dapat dilakukan lebih cepat.
Saat ini, lanjut Hadar, KPU tinggal menunggu hasil perbaikan dari Sulawesi Utara (Sulut), Bengkulu dan Sulawesi Barat (Sulbar). Menurutnya, hasil dari ketiga provinsi itu akan sampai di Jakarta besok pagi.
"Kami masih menunggu Sulut yang masih membereskan kota Manado, Bengkulu masih bekerja mereka, tak henti-hentinya. Insya Allah besok pagi mereka sampai Sulbar mereka, miss (ketinggalan) pesawat dari Mamuju jam 2 tadi, tapi masih ada yang dikerjakan. Mereka nanti akan naik bus atau kendaraan 8 jam ke Makassar. Insya Allah besok pagi mereka sampai," terang Hadar.
Seperti diketahui, Undang-Undang Pemilu mengamanatkan hasil pemilu legislatif ditetapkan paling lambat 30 hari setelah pemungutan suara. Karena itu, besok adalah kesempatan terakhir bagi KPU untuk melakukan penetapan rekapitulasi suara.
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI masih percaya diri dapat menyelesaikan proses rekapitulasi suara pemilu legislatif (pileg) 2014 tepat pada
- Gubernur Sulteng Anwar Hafid Minta OPD Gerak Cepat
- Melchias Mekeng DPR: Pupuk Bersubsidi Harus Dijual Langsung di Desa
- Berkaca dari Kasus PT Sritex, Pemerintah Diminta Perhatikan Industri Padat Karya
- KontraS Minta DPR Menghentikan Pembahasan Revisi UU TNI
- Perintah Bu Mega, Kepala Daerah dari PDIP yang Belum Retret Ikut Gelombang Kedua
- Dipo Nusantara DPR Dorong Pertamina Reformasi Tata Kelola untuk Kembalikan Kepercayaan Publik