KPU-Mendagri Diminta Gerak Cepat

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR, Hidayat Nur Wahid mengingatkan Komisi Pemilihan Umum tak main-main dalam menyempurnakan data pemilih tetap (DPT).

Karena itu KPU dan Badan Pengawas Pemilu harus duduk bersama untuk menghadirkan DPT paling sempurna.

"KPU jangan main-main dengan diberikan waktu kemarin, dan KPU harus segera bekerja maksimal, KPU, Bawaslu selesaikan permasalahan ini dan duduk bareng dengan Mendagri," kata Hidayat di Gedung DPR, Kamis (24/10).

FPKS menilai langkah KPU menunda penetapan DPT jauh lebih pas ketimbang KPU menyelenggarakan Pemilu dengan status DPT yang bermasalah. Apalagi menurut Hidayat, diperkirakan ada sekitar 11 juta masyarakat yang belum masuk ke dalam DPT tersebut.

"11 juta itu setara hampir 10 persen, banyak banget itu. Padahal untuk PT (Presidential Thershold) yang diperlukan hanya 3,5 persen saja. Jadi keputusan (menunda) kemarin sudah tepat," ujarnya.

Dikatakan Hidayat, penundaan ini tidak akan mengganggu proses yang berjalan. Namun FPKS mewanti-wanti supaya penundaan ini jangan sampai terulang kembali karena akan berdampak negatif, yakni munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap KPU.

"Kekhawatiran publik terhadap Pemilu jangan sampi terjadi seperti tahun 2009, harusnya semakin lama ada KPU semakin berpengalaman dan semakin profesional dalam mengatasi masalah yang ada. Masa kayak gini gak bisa," pungkasnya. (Fat/jpnn)