KPU Minta Pengumuman Hitung Cepat Patuhi Putusan MK
Selasa, 16 April 2019 – 14:30 WIB
Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Foto: Ricardo/JPNN.com
Hukuman terhadap lembaga yang melanggar ketentuan tersebut, diatur dalam Pasal 509 yang berbunyi, 'Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah). (mg10/jpnn)
Lembaga survei yang melanggar ketentuan waktu pengumuman hasil hitung cepat alias quick count Pemilu 2019 akan terancam pidana.
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan
BERITA TERKAIT
- Febri Sebut Tak Ada Saksi yang Bilang Uang Suap Berasal dari Hasto
- Kantor KPU Buru Sengaja Dibakar, Motif Pelaku Tak Disangka
- 7 Gugatan Hasil PSU Pilkada Sudah Masuk ke MK, Ini Daftarnya
- Rahmat Saleh Dorong KPU Jamin Pilkada Puncak Jaya tak Lagi Membawa Maut
- Paslon dari Barito Utara Ini Disorot, KPU dan Bawaslu Diminta Bergerak
- Sampaikan Laporan saat Rapur, Komisi II Punya 10 Catatan soal Evaluasi Pimpinan DKPP