KPU Palembang Temukan Penggelembungan Suara di Sukarami

jpnn.com, PALEMBANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang mengambil alih rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sukarami karena adanya temuan penggelembungan suara.
Ketua KPU Kota Palembang Syawaludin mengatakan temuan penggelembungan suara terjadi di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) yang dilakukan anggota PPK Sukarami
"Sementara ini ada dugaan penggelembungan suara untuk pemilihan DPR RI sehingga saat ini kami ambil alih dan menghitung ulang semua surat suara DPR RI," ujarnya.
Syawaludin belum mengetahui dugaan ke calon anggota legislatif (caleg) partai mana penggelembungan suara yang dilakukan oleh PPK Sukarami itu.
"Mulai hari ini seluruh PPK Sukarami telah dinonaktifkan. Mereka tidak lagi bertugas sebagai PPK," kata dia.
Dia mengatakan ada sebanyak 521 kotak suara yang dibuka dan dilakukan penghitungan ulang di Kantor KPU Kota Palembang.
Syawaludin menganggap penghitungan surat suara yang sebelumnya dilakukan di tujuh kelurahan di wilayah Sukarami tidak berlaku.
Selain surat suara DPR RI, penghitungan ulang lanjutan juga akan dilakukan untuk surat suara DPRD Provinsi di Kelurahan Kebun Bunga sebanyak 45 kotak, DPRD Kota di Kelurahan Kebun Bunga sejumlah 43 kotak suara dan lima kotak suara di Kelurahan Sukajaya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menemukan dugaan penggelembungan suara di Kecamatan Sukarami, Palembang.
- KPU Banten Akan Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2024 Sebesar Rp 130 Miliar
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Ketua KPU Barito Utara Sebut Sudah Jalankan Seluruh Aturan Pilkada
- Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU
- Agustina-Iswar Ditetapkan Sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Semarang, Langsung Tancap Gas
- KPU Dapat Sanksi Peringatan Keras, MK Diminta Pertimbangkan Putusan DKPP Pilkada Madina