KPU Pastikan Santunan Bagi Petugas KPPS Diserahkan Pekan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arif Rahman Hakim mengatakan santunan bagi petugas KPPS yang mengalami kecelakaan maupun meninggal dunia saat bertugas pada Pemilu 2019 akan diserahkan mulai pekan ini.
Surat Keputusan terkait hal itu akan dikeluarkan untuk daerah-daerah yang telah mengirimkan datanya. Santunan tersebut menurut Arif ditujukan kepada petugas di tingkat KPPS, TPK, hingga TPS, yang mengalami kecelakaan, sakit dan meninggal dunia.
"Insyaallah dalam minggu ini segera kami keluarkan SK untuk mengeluarkan pembayaran santunannya," ucap Arif di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta pada Selasa (14/5).
BACA JUGA: Sandiaga Mendadak Bertemu Prabowo di Kertanegara, Bahas Apa?
Arif menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak terhadap KPU dalam menangani kecelakaan kerja dalam jajarannya di daerah.
Dia berharap ke depan akan ada upaya perbaikan terhadap sistem kerja maupun rekruitmen yang ada di lembaganya.
BACA JUGA: Salahudin Sebut Pencoretan Pemain Bakal Dilakukan setelah Laga Uji Coba
Pada forum yang sama, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek kematian petugas KPPS sebesar 51 persen disebabkan oleh penyakit kardiovaskular atau jantung, termasuk di dalamnya ada stroke, termasuk infat atau sudden death.
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arif Rahman Hakim mengatakan santunan bagi petugas KPPS akan diserahkan mulai pekan ini.
- KPU Banten Akan Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2024 Sebesar Rp 130 Miliar
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Ketua KPU Barito Utara Sebut Sudah Jalankan Seluruh Aturan Pilkada
- Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU
- Agustina-Iswar Ditetapkan Sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Semarang, Langsung Tancap Gas
- KPU Dapat Sanksi Peringatan Keras, MK Diminta Pertimbangkan Putusan DKPP Pilkada Madina