KPU Patahkan Keabsahan Amplop dari Saksi Prabowo - Sandi

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menilai bukti amplop yang diserahkan oleh saksi Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Beti Kristiana tidak menjelaskan apa-apa. Untuk membuktikan itu, KPU RI dalam sidang sengketa Pilpres 2019, membawa amplop yang sah untuk membungkus salinan form C1.
KPU RI menunjukkan kepada majelis hakim konstitusi amplop yang sah untuk membuktikan temuan amplop dari Beri dalam kesaksian, Rabu (18/6), tidak benar.
BACA JUGA: Momen Said Didu 'Dicuekin' KPU dan Tim Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin
Komisioner KPU, Hasyim Asyari mengantar amplop tersebut ke hadapan majelis Hakim dan mendeskripsikan perbedaannya.
"Yang ditemukan kemarin di kolom titik-titik lembar ini karena kosong dalam pandangan kami tidak pernah dipakai untuk apa-apa," kata Hasyim.
Tim Hukum Prabowo - Sandi dan juga Tim Hukum Jokowi - Ma'ruf Amin kemudian dipersilakan maju untuk melihat amplop tersebut. Ada perbedaan antara amplop milik Beti dengan milik KPU RI.
"Kalau yang disampaikan saksi tidak ada bekas lem, bekas segel," ujar Hasyim.
Hasyim mengatakan, ada kode-kode tertentu di tiap amplop yang menunjukkan fungsinya. Kode tertentu menunjukkan bahwa amplop tersebut untuk menyimpan salinan form C1.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menilai bukti amplop yang diserahkan oleh saksi Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Beti Kristiana tidak menjelaskan apa-apa.
- KPU Banten Akan Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2024 Sebesar Rp 130 Miliar
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Ketua KPU Barito Utara Sebut Sudah Jalankan Seluruh Aturan Pilkada
- Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU
- Agustina-Iswar Ditetapkan Sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Semarang, Langsung Tancap Gas
- KPU Dapat Sanksi Peringatan Keras, MK Diminta Pertimbangkan Putusan DKPP Pilkada Madina