KPU Pertanyakan Kapan Parpol Perbaiki Data Bacaleg?

jpnn.com - KULON PROGO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempertanyakan kapan partai politik peserta Pemilu 2024 memperbaiki data bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) yang sebelumnya disebut masih belum memenuhi persyaratan.
Pertanyaan tersebut dikemukakan Ketua KPU Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta Ibah Muthiah.
"Perbaikan berkas pendaftaran bakal caleg tinggal beberapa hari, paling terakhir 9 Juli sampai pukul 23.59 WIB. Kami mempertanyakan kapan parpol akan mendaftarkan kembali?" ujar Ibah di Kulon Progo, Kamis (6/7).
Menurutnya KPU Kulon Progo telah mengundang admin atau penghubung dari 17 partai politik di wilayah itu, terkait perbaikan berkas pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kulon Progo untuk Pemilu 2024.
"Berdasarkan pencermatan ada yang ganda. Ada lima partai politik yang mengajukan satu nama bakal caleg untuk tingkat provinsi, dan juga tingkat kabupaten/kota," katanya.
Menurut Ibah sampai saat ini partai politik belum memberikan keterangan dan informasi perkembangan pendaftaran kembali berkas bakal caleg yang diunggah di sistem informasi pencalonan (Silon).
Selanjutnya, KPU Kulon Progo sudah memberikan informasi teknis soal aplikasi Silon.
Di aplikasi ini ada informasi perkembangan unggahan data berkas pendaftaran bakal caleg dari partai tertentu.
KPU mempertanyakan kapan partai politik peserta pemilu melakukan perbaikan terhadap data bacaleg?
- KPU Banten Akan Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2024 Sebesar Rp 130 Miliar
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Ketua KPU Barito Utara Sebut Sudah Jalankan Seluruh Aturan Pilkada
- Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU
- Agustina-Iswar Ditetapkan Sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Semarang, Langsung Tancap Gas
- KPU Dapat Sanksi Peringatan Keras, MK Diminta Pertimbangkan Putusan DKPP Pilkada Madina