KPU Puas dengan Putusan MA
Partai Republikku Tetap Tak Bisa Ikut Pemilu 2009
Selasa, 28 Oktober 2008 – 21:37 WIB

KPU Puas dengan Putusan MA
JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) merasa lega dengan putusan kasasi Mahkamah Agung yang mengabulkan keberatan KPU atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memenangkan gugatan Partai Republikku. Disinggung jika Partai Republikku menempuh upaya hokum lanjutan, Andi mengatakan bahwa KPU akan menunggunya. Prinsipnya, lanjut Andi, KPU siap jika Partai Republikku melanjutkan ke proses yang lebih tinggi dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).
Anggota KPU Andi Nurpati mengatakan bahwa pihaknya telah menerima salinan surat MA tersebut. Melalui putusan dengan nomor register RI Nomor 315K/TUN/2008, itu, MA mengabulkan permohonan kasasi ketua KPU sekaligus dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi TUN tanggal 4 September 2008 lalu yang menguatkan pengadilan tata usaha 15 Agustus 2008 lalu. "Dengan putusan ini, secara otomatis partai Republikku tidak menjadi parpol peserta pemilu," ujar Andi Nurpati di gedung KPU, Selasa (28/10) malam.
Baca Juga:
Andi menambahkan, sedari dulu KPU memang tidakmeloloskan Partai republikku sebagai peserta Pemilu 2009 karena berdasarkan hasil verifikasi KPU, partai tersebut tidak lolos secara faktual. "Kalau memang lolos, tentunya KPU pasti meluluskan sebagai peserta pemilu. Lha ini kan memang tidak lolos," tandasnya.
Baca Juga:
JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) merasa lega dengan putusan kasasi Mahkamah Agung yang mengabulkan keberatan KPU atas putusan Pengadilan
BERITA TERKAIT
- Sambut Ramadan, Ketum Kadin DKI Diana Dewi Ziarah ke Makam Orang Tua
- Sumpah Advokat Razman Arif Dibekukan, Chandra Sampaikan Pembelaan
- Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Tahap 2 Muncul Jabatan Tampungan, BKN Angkat Suara
- Wamentrans Viva Yoga Mengajak Alumni Cipayung Plus Berkolaborasi Membangun Bangsa
- Dana Haji Tumbuh Positif, Pengeloaan BPKH Capai Rp 171 Triliun
- Pemprov DKI Berhemat Rp 1,5 Triliun Setelah Pangkas Biaya Perjalanan Dinas hingga FGD