KPU Resmi Tetapkan Sembilan Partai Politik yang Lolos Parliamentary Threshold
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi menetapkan perolehan suara partai politik pada Pemilihan Legislatif 2019 sekaligus partai politik yang lolos parliamentary threshold atau ambang batas minimal perolehan kursi di DPR RI yakni 4 persen dari 575 total kursi DPR RI.
Penetapan tersebut dilakukan setelah KPU menggelar rapat pleno terbuka untuk calon anggota DPR dan DPD di kantor KPU, Jakarta, Sabtu (31/8).
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan pihaknya menetapkan hasil resmi perolehan suara, setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sidang sengketa Pileg 2019.
“Berdasarkan Peraturan KPU, penetapan perolehan kursi dan calon anggota DPR, DPRD dan DPD terpilih, dilakukan setelah KPU menindaklanjuti dan melaksanakan putusan MK,” kata Ketua KPU Arief Budiman saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8).
Dari penetapan suara resmi ini, sebanyak sembilan dari 16 partai peserta Pemilu 2019 yang lolos ke parlemen. Sembilan partai itu yakni PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, PKS, PPP, PAN, dan Demokrat.
Kemudian terdapat tujuh partai tidak melenggang ke Senayan yakni Garuda, Berkarya, PSI, Perindo, Hanura, PBB dan PKPI.
Adapun, suara suara sah nasional untuk Pemilu 2019 sebesar 139.970.810. Dari situ, ambang batas parlemen sebesar 5.598.832,2 suara.(mg10/jpnn)
Berikut ini perolehan suara partai politik untuk Pileg 2019 :
Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi menetapkan perolehan suara partai politik pada Pemilihan Legislatif 2019 sekaligus partai politik yang lolos parliamentary threshold sebesar 4 persen dari 575 kursi DPR RI.
- KPU: Tingkat Partisipasi Pemilih di Pilgub Gorontalo Capai 79 Persen
- Saat Hakim MK Cecar KPU-Bawaslu terkait Tuduhan Tanda Tangan Palsu di Pilgub Sulsel
- Tutup Mata atas Aduan Ribka Tjiptaning, Sejumlah Komisioner KPU Jabar Diperingatkan DKPP
- Diperiksa, eks Ketua KPU Sebut Penyidik KPK Tanyakan Hal yang Sama Seperti 5 Tahun Lalu
- Komisi II Bakal Undang Mendagri-KPU Bahas Opsi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih
- KPK Periksa Eks Ketua KPU hingga Plt Dirjen Imigrasi