KPU Saklek soal Kuota 30 Persen Perempuan, Bawaslu Teriak

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melebihi batas kewenangannya.

Ini lantaran KPU menerapkan sanksi bagi partai politik yang tidak dapat memenuhi syarat keterwakilan minimal 30 persen perempuan dalam daftar Bakal Calon Legislatif (Bacaleg).

Menurut Ketua Bawaslu, Muhammad, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pemilu, secara tegas mengatur jika syarat minimal 30 persen tidak dipenuhi, maka berkas akan dikembalikan ke partai untuk dipenuhi. Dan kalau tidak juga dipenuhi, KPU dapat mengumumkannya kepada publik.

Tapi dalam Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2013, lembaga di bawah pimpinan Husni Kamil Manik ini tidak hanya melakukan hal tersebut.