KPU Sebenarnya Pilih Opsi Pilkada September 2021, Tetapi Sudahlah

jpnn.com, JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan, munculnya keputusan menggelar Pilkada Serentak di tengah pandemi Covid-19 pada Desember 2020 tidak perlu diperdebatkan lagi.
Menurut Ilham, saat ini KPU sudah melaksanakan dua tahapan Pilkada Serentak 2020, yakni verifikasi calon perseorangan, serta pencocokan dan penelitian (coklit) oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP).
Ia menjelaskan perekrutan PPDP juga sudah sesuai prosedur, termasuk mengikuti rapid test terlebih dahulu sebelum terjun ke lapangan. Demikian juga terhadap PPS dan PPK.
"Jadi, kalau bicara soal tunda-tunda, kami sudah jalan hampir sebulan lebih. Jadi, menurut saya, yang dulu sudahlah, sekarang sudah berjalan prosesnya," kata Ilham dalam diskusi "Menghitung Kualitas Pilkada Saat Pandemi" yang disiarkan secara virtual, Sabtu (25/7).
Ia menjelaskan sebenarnya KPU membuat opsi penyelenggaraan Pilkada Serentak pada Desember 2020, Maret, Agustus, atau September 2021.
Dari semua opsi itu, kata dia, KPU lebih suka September 2021.
Namun, lanjut dia, pemerintah menerbitkan Perppu tentang Pilkada.
Hingga akhirnya pemerintah dan DPR sepakat memutuskan Pilkada Serentak 2020 digelar Desember 2020.
KPU sebenarnya lebih siap Pilkada Serentak 2020 digelar September 2021 karena sedang pandemi Covid-19.
- Ini Legasi Nana Sudjana Selama Memimpin Jateng
- Nana Sudjana Apresiasi KPU Jateng yang Bisa Hemat Anggaran Pilkada Rp 150 Miliar
- KPU Banten Akan Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2024 Sebesar Rp 130 Miliar
- Keberpihakan Kadis DPMK Sarmi di Pilkada Bisa Berujung Pidana, BKN Didesak Bertindak
- Sengketa Pilkada Barito Utara Diterima MK, Praktisi Hukum: Ini Bukti Ada Pelanggaran
- Isu COVID & Lab Wuhan Mencuat Lagi, China Gercep Membela Diri