KPU Sebenarnya Pilih Opsi Pilkada September 2021, Tetapi Sudahlah

Ilham merasa heran karena banyak pemda tidak sanggup untuk menganggarkan pilkada yang merupakan agenda nasional ini.
"Pilkada ini kan agenda nasional, lima tahun sekali, tetapi perencanaannya seperti seakan-akan enggan untuk kemudian mengganggarkan unruk penyelenggaraan pilkada," jelas Ilham.
Namun, Ilham menambahkan sekarang semua sudah berjalan. Sebanyak 206 dari 270 daerah yang menggelar pilkada, anggarannya sudah ditransfer 100 persen.
Sisanya masih ada berbagai persoalan. Misalnya, di salah satu kabupaten di Sumatera masih ada DPRD-nya berupaya memotong anggaran untuk pilkada.
"Padahal NPHD sudah disepakati jumlahya. ini kan jadi persoalan sebetulnya," katanya.
Dia menjelaskan konsekuensinya adalah banyak terjadi pada persoalan honorarium badan ad hoc.
"Ketika honor tidak bisa dibayarkan, ya susah, tidak bisa jalan," ungkapnya. (boy/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
KPU sebenarnya lebih siap Pilkada Serentak 2020 digelar September 2021 karena sedang pandemi Covid-19.
Redaktur & Reporter : Boy
- Menjelang PSU, Calon Bupati Parimo Nizar Rahmatu Dilaporkan ke Bawaslu
- Pantau Langsung PSU Pilkada Siak, Irjen Herry: Kami Kawal Keamanan hingga Tuntas
- Paslon dari Barito Utara Ini Disorot, KPU dan Bawaslu Diminta Bergerak
- Wamendagri Ribka Tegaskan Kabupaten Magetan Siap Laksanakan PSU
- Mendagri Tito Ungkap Total Anggaran PSU Pilkada 2024 Rp 719 Miliar
- Sampaikan Laporan saat Rapur, Komisi II Punya 10 Catatan soal Evaluasi Pimpinan DKPP