KPU Setuju 5 Pilkada di Lampung Serentak

Di lain sisi, Putu meminta KPUD Pesawaran segera mencari solusi soal pendaan itu. Caranya, segera melakukan komunikasi intensif dengan pemerintahan daerah dan melakukan berbagai tekanan politik kepada bupati dan pemerintah daerah (pemda) setempat. Dia katakan, pelaksanan pilkada di daerah pemekaran seperti Pesawaran tidak ada deadline-nya. Jadi lebih baik dihentikan saja. "Karena kalau tidak ada jaminan anggaran, berbahaya," kata mantan anggota KPUD Bali itu.

Kasus Pesawaran, lanjutnya, harus menjadi pelajaran bagi 5 KPUD yang akan menggelar pilkada serentak. Mereka diminta untuk berani mendesak pemda mengeluarkan dana talangan. "Jangan sampai disandera seperti KPUD pesawaran," pungkasnya

Namun, Ketua KPUD Pesawaran Derry Andrian memberi sinyal tetap akan melanjutkan tahapan pilkada. Alasannya, tahapan rekrutmen penyelenggara PPK, PPS dan panwaslu sudah dilakukan. "Sehingga kami meminta komitmen pemda untuk mencarikan solusi terkait anggaran tersebut," ungkapnya.

KPUD, katanya, juga pihaknya telah melakukan lobi dengan DPRD setempat, tapi dalam faktanya anggaran tetap tidak diturunkan. Bahkan dalam bentuk hibah juga belum diturunkan sedangkan untuk menghentikan tahapan pilkada memerlukan surat tertulis dari pemerintah. Yang lebih merepotkan lagi, juga tidak ada alasan tertulis dari pemprov maupun pemkab induk bahwa ada persoalan kendala dana pilkada.